[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3c5f482-5fc8-45f7-8185-24657d3bde6e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 17 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemasukan Minuman Beralkohol Ke Wilayah Kota Jayapura","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 17 Tahun 2002","number","17","year","2002","published_date","2002-08-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73,76],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":77,"_54":78,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jayapura","place_of_enactment","Jayapura","theme","Tata Cara Pemasukan Minuman Beralkohol Ke Wilayah Kota Jayapura","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kota Jayapura-Minuman Beralkohol
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2002/NO.81
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pemasukan Minuman Beralkohol Ke Wilayah Kota Jayapura
ABSTRAK:	\n \n Untuk mengendalikan Situasi, Kondisi dan Stabilitas Daerah Kota Jayapura yang kondusif, guna mewujudkan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota, maka perlu adanya Pengawasan dan Pembatasan terhadap Pemasukan Minuman Beralkohol Ke Wilayah Kota Jayapura, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura. \n Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002. \n Dalam peraturan dibahas mengenai nama, obyek dan subyek retribusi, perizinan, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebeasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2002. \n Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 \n 16 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemasukan Minuman Beralkohol Ke Wilayah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2001 Nomor 71)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 17 Tahun 2002 mengatur tata cara pemasukan minuman beralkohol ke wilayah Kota Jayapura. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mengendalikan situasi dan kondisi daerah serta meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengatur dan menertibkan pemasukan minuman beralkohol, mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol.\n\nKetentuan substansial meliputi pembatasan jenis dan volume minuman beralkohol yang dapat dimasukkan, persyaratan perizinan bagi badan usaha yang ingin memasukkan minuman beralkohol, serta kewajiban mencantumkan label perusahaan pada setiap botol/kaleng minuman beralkohol. Izin pemasukan diberikan kepada Perusahaan Daerah, Perseroan Terbatas (PT), CV atau Firma yang memenuhi persyaratan tertentu. Peraturan ini juga mengatur tentang retribusi izin pemasukan minuman beralkohol, termasuk struktur dan besarnya tarif yang didasarkan pada jenis golongan minuman beralkohol.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang tata cara pemungutan retribusi, sanksi administratif berupa bunga jika terjadi keterlambatan pembayaran, tata cara pembayaran dan penagihan, serta mekanisme pengajuan keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. Selain itu, Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dalam kondisi tertentu.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 15 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Jumlah Retribusi yang Terutang.\n3. Setiap Minuman Beralkohol yang dimasukkan Ke Wilayah Kota Jayapura tanpa Izin dari Walikota, dapat disita dan dimusnahkan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

JAYAPURA CITY GOVERNMENT
JAYAPURA CITY REGULATION
NUMBER 17 OF 2002
CONCERNING
PROCEDURES FOR THE ENTRY OF ALCOHOLIC BEVERAGES
INTO THE JAYAPURA CITY AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAYAPURA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to control the Situation, Conditions and Stability of the Conducive Jayapura City Area, in order to realize the Improvement of Security and Public Order of the City, it is necessary to have Supervision and Restriction on the Entry of Alcoholic Beverages into the Jayapura City Area;
that in order to collect Retribution as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate it by Jayapura City Regional Regulation;

In View of:

Law Number 49 Prp. of 1960 concerning the State Receivables Affairs Committee (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 156; Supplement to State Gazette Number 2104);

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3c5f482-5fc8-45f7-8185-24657d3bde6e","actionData","errors"]