[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3bfc26f-062a-4af6-aaed-bf470d56635f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-05-20","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Salatiga","place_of_enactment","Salatiga","theme","Penyelenggaraan Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-BANGUNAN-GEDUNG
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n a.\r\nbahwa seiring peningkatan kepadatan\r\njumlah penduduk dan perkembangan\r\naktivitas ekonomi, sosial dan budaya\r\nmasyarakat membutuhkan Bangunan\r\nGedung yang fungsional dan memiliki\r\nkeandalan teknis Bangunan guna\r\nmenjamin aspek keselamatan,\r\nkesehatan, dan kenyamanan serta\r\nkemudahannya sehingga perlu\r\nadanya kebijakan penyelenggaraan\r\nBangunan Gedung dengan\r\nmemperhatikan kondisi dan\r\nkarateristik Daerah serta\r\nkesesuaiannya dengan rencana tata\r\nruang wilayah;\r\nb. bahwa untuk maksud tersebut pada\r\nhuruf a Peraturan Daerah Kotamadya\r\nDaerah Tingkat II Salatiga Nomor 7\r\nTahun 1991 tentang Bangunan di\r\nWilayah Kotamadya Daerah Tingkat II\r\nSalatiga dipandang sudah tidak\r\nsesuai dengan kebutuhan dan\r\nkeadaan serta perkembangan\r\nPeraturan Perundang-undangan\r\nsehingga perlu ditinjau kembali;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan\r\nsebagaimana dimaksud pada huruf a\r\ndan huruf b perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan Bangunan Gedung. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang\r\nDasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun\r\n1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun\r\n2004 sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69\r\nTahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 36\r\nTahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum\r\nNomor 29/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum\r\nNomor 30/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum\r\nNomor 06/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum\r\nNomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum\r\nNomor 25/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum\r\nNomor 24/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa\r\nTengah Nomor 11Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Salatiga\r\nNomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Salatiga\r\nNomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Salatiga\r\nNomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Salatiga\r\nNomor 1 Tahun 2012. \n Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan wujud fisik hasil pekerjaan\r\nkonstruksi yang menyatu dengan tempat\r\nkedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di\r\natas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang\r\nberfungsi sebagai tempat manusia melakukan\r\nkegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,\r\nkegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,\r\nbudaya, maupun kegiatan khusus. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2013. \n Mencabut Peraturan\r\nDaerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7\r\nTahun 1991 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya\r\nDaerah Tingkat II Salatiga \n Semua peraturan pelaksanaan di bidang Bangunan Gedung\r\nsepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang\r\nbaru berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap\r\nberlaku. \n 151 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib secara administratif dan teknis, fungsional, andal, serta menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat, dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.\n\n Latar belakang peraturan ini adalah peningkatan kepadatan penduduk dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang membutuhkan bangunan gedung yang fungsional dan andal. Tujuan utamanya adalah mewujudkan bangunan gedung yang tertib, baik secara administratif maupun teknis, serta menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna.\n\n Ketentuan substansial mencakup klasifikasi fungsi bangunan gedung berdasarkan tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan kepemilikan. Persyaratan administratif meliputi status kepemilikan tanah dan bangunan, serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Persyaratan teknis mencakup tata bangunan gedung (peruntukan lokasi, intensitas, arsitektur, pengendalian dampak lingkungan) dan keandalan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan). Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.","transitional_provisions","1. Semua perizinan di bidang Bangunan Gedung yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Setiap Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan Sertifikat Laik Fungsi paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian pekerjaan, pembekuan atau pencabutan IMB, pembekuan atau pencabutan sertifikat Laik Fungsi, atau perintah pembongkaran bangunan.\n3. Selain sanksi administratif, dapat dikenakan denda paling banyak 10% dari nilai bangunan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga","link","","revoked_by",[99],{"_93":100,"_95":101,"_36":102},"Perda Kota Salatiga No. 9 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331142/perda-kota-salatiga-no-9-tahun-2025","871c8d92-20a1-49b5-97e7-c899e38e627a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SALATIGA CITY
NUMBER 7 OF 2013

REGIONAL REGULATION OF SALATIGA CITY
NUMBER 7 OF 2013
CONCERNING
BUILDING MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SALATIGA,

\n\n \n \n

Considering:

that along with the increasing population density and the development of economic, social and cultural activities, the community needs functional Buildings and have technical reliability of Buildings to ensure the safety, health, and comfort and convenience aspects so that there is a need for a Building management policy by considering the conditions and characteristics of the Region and its suitability with the regional spatial plan;
that for the aforementioned purpose in letter a, Regional Regulation of Salatiga Municipality Level II Number 7 of 1991 concerning Buildings in the Salatiga Municipality Level II Region is deemed not in accordance with the needs and circumstances and the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3bfc26f-062a-4af6-aaed-bf470d56635f","actionData","errors"]