[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3ba597e-8697-4e1c-a007-cb4a387b1b5f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2006 tentang PEDOMAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA BADAN USAHA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 11 Tahun 2006","number","11","year","2006","published_date","2006-10-14","effective_date","2006-10-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah","place_of_enactment","Koba","theme","PEDOMAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA BADAN USAHA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD No.17.2006
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA BADAN USAHA
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2006. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman penyertaan modal daerah Kabupaten Bangka Tengah pada badan usaha. Tujuan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah berhak menentukan badan usaha yang layak untuk penyertaan modal. Badan usaha dan Pemerintah Daerah berkewajiban memelihara kerjasama dan mencegah tindakan yang merugikan.

Penyertaan modal dapat dilakukan dengan:

Pendirian badan usaha.
Pembelian saham badan usaha.
Investasi jangka pendek dan panjang.

Sebelum penyertaan modal, diadakan perjanjian dasar yang memuat identitas pihak, jenis dan nilai modal, bidang usaha, perbandingan modal, hak, kewajiban, sanksi, jangka waktu, dan lain-lain. Penyertaan modal dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati. Penyertaan modal dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah persetujuan DPRD. Kekayaan daerah yang tertanam dalam badan usaha merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal, dibantu oleh Sekretaris Daerah. Bupati dapat menunjuk pejabat untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam Dewan Komisaris badan usaha. Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan berkala.

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal disetor ke Kas Daerah. Bupati dapat melakukan pelepasan hak atas kepemilikan modal jika badan usaha dianggap tidak menguntungkan, dengan persetujuan DPRD. Penerimaan dari pelepasan hak dimasukkan dalam APBD.

","transitional_provisions","1. Semua Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Bupati membentuk Panitia untuk melakukan inventarisasi terhadap semua Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Anggota Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CENTRAL BANGKA REGENCY GOVERNMENT
COPY
REGIONAL REGULATION OF CENTRAL BANGKA REGENCY
NUMBER 11 OF 2006
CONCERNING
GUIDELINES FOR REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION
CENTRAL BANGKA REGENCY IN BUSINESS ENTITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CENTRAL BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to improve the regional financial capability, among other things, it can be pursued through capital participation in business entities that are considered to have profitable business prospects and can contribute to increasing local revenue;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 41 paragraph (5) of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Guidelines for Regional Capital Participation of Central Bangka Regency in Business Entities;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3ba597e-8697-4e1c-a007-cb4a387b1b5f","actionData","errors"]