[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3ab0b0a-5c58-40ae-a2cf-f7cebf9b07a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2018","number","10","year","2018","published_date","2018-12-31","effective_date","2019-04-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN - BUPATI - TENTANG - PENYESUAIAN - TARIF - RETRIBUSI - RUMAH - POTONG - HEWAN.
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2019/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memberikan jaminan atas ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum guna menunjang program pembangunan diperlukan kebijakan dan pengaturan mengenai penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;\r\nbahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah mengamantkan Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utllitas perumahan dan permukiman;\r\nbahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 \n Peraturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM, PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM, PENYEDIAAN, PENYERAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019. \n 22 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman di Kabupaten Ciamis. Latar belakangnya adalah untuk memberikan jaminan atas ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum guna menunjang program pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur bahwa setiap perumahan dan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Prasarana meliputi jaringan jalan, saluran pembuangan air limbah, drainase, dan tempat pembuangan sampah. Sarana dapat berupa sarana perniagaan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pemakaman, pertamanan, dan ruang terbuka hijau. Utilitas umum meliputi jaringan air bersih, listrik, telepon, transportasi, sarana pemadam kebakaran, penerangan jalan umum, dan drainase.

\n\n

Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis, serta harus mempertimbangkan kelayakan hunian dan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh pengembang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

\n\n

Pemerintah Daerah berhak meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dibangun, paling lambat 1 tahun setelah masa pemeliharaan dan sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui. Pemerintah Daerah membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang dapat bekerja sama dengan pihak lain.

","transitional_provisions","1. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah, paling lama 6 (enam) bulan harus diserahkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SALINAN
BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA,
SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memberikan jaminan atas ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum guna menunjang program pembangunan diperlukan kebijakan dan pengaturan mengenai penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah mengamantkan Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utllitas perumahan dan permukiman;
bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3ab0b0a-5c58-40ae-a2cf-f7cebf9b07a4","actionData","errors"]