[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3aa1d60-afaf-4b08-8959-54d6578640a1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Hukum","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-04-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat","place_of_enactment","Mamuju","theme","Bantuan Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan hukum
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD 2024 (5), TLD (121): 19 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Bantuan Hukum
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;\r\nb. bahwa pemberian bantuan hukum merupakan perwujudan akses kesetaraan terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah memberikan penghargaan dan pengukuhan Pegawai ASN berupa Bantuan Hukum kepada \r\nPegawai Aparatur Sipil Negara dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; \n Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bantuan Hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin; Hak dan Kewajiban; Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin; Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin; Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi ASN; Pelaporan; Larangan; Pengawasan; Pendanaan; Sanksi Pidana; dan Ketentuan Penutup\r\na. mewujudkan hak warga Negara sesuai prinsip persamaan kedudukan dalam hukum; dan\r\nb. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh Penerima Bantuan Hukum. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Hukum bertujuan untuk mewujudkan hak warga negara atas persamaan kedudukan dalam hukum dan menjamin pemanfaatan bantuan hukum secara merata. Sasaran pemberian bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Ketentuan Substansial:

Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin: Pemerintah Daerah menyelenggarakan bantuan hukum bagi orang miskin dalam masalah hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Bantuan litigasi meliputi pendampingan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Bantuan non-litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan penyusunan dokumen hukum. Fasilitasi anggaran dialokasikan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Hak dan Kewajiban: Pemberi Bantuan Hukum bagi orang miskin berhak melakukan rekrutmen, memberikan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan penyuluhan, menerima anggaran, mengeluarkan pendapat di pengadilan, mendapatkan informasi, dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Mereka berkewajiban melaporkan program bantuan hukum dan penggunaan anggaran, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, menjaga kerahasiaan data, dan memberikan bantuan hukum sampai perkara selesai. Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah selesai dan mendapatkan informasi terkait pelaksanaan bantuan hukum. Mereka wajib menyampaikan informasi perkara secara benar dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum: Pemohon mengajukan permohonan tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan identitas dan uraian singkat persoalan. Pemberi Bantuan Hukum memeriksa dokumen dan menyampaikan kesediaan atau penolakan. Penyaluran dana dilakukan setelah penyelesaian perkara pada setiap tahapan proses beracara, dengan menyampaikan laporan dan bukti pendukung.

Bantuan Hukum Bagi ASN: Bantuan hukum diberikan kepada ASN terkait pelaksanaan tugasnya, dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Meliputi penanganan yang mengarah pada proses pengadilan dan yang sedang dalam proses pengadilan. ASN yang dimintai keterangan sebagai saksi atau ahli dalam perkara pidana atau tata usaha negara dapat memperoleh bantuan hukum dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Sekretaris Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNOR OF WEST SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST SULAWESI
NUMBER 5 OF 2024
on
LEGAL AID

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST SULAWESI,

Considering / Whereas:

that the state guarantees the constitutional right of every person to obtain recognition, guarantees, protection, and fair legal certainty as well as equal treatment before the law as a means of protecting human rights;
that the provision of legal aid is a manifestation of equal access to justice so that their rights to recognition, guarantees, protection and fair legal certainty as well as equal treatment before the law can be realized properly.
that based on the provisions of Article 21 paragraph (2) letter e of Law Number 20 of 2023 on State Civil Apparatus, the Government provides awards and confirmations of ASN Employees in the form of Legal Assistance to State Civil Apparatus Employees in cases faced in court related to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3aa1d60-afaf-4b08-8959-54d6578640a1","actionData","errors"]