[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3a75437-d7dc-445e-bf60-43f5035fdaf8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","2011-07-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","Retribusi Rumah Potong Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2011/07
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kota Depok. Latar belakangnya adalah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n- **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi:** Retribusi dipungut atas jasa pelayanan penggunaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan Ternak, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tersebut.\n- **Golongan Retribusi:** Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.\n- **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa:** Diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, pemeriksaan hewan ternak, jenis hewan, dan fasilitas lainnya.\n- **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi:** Tarif digolongkan berdasarkan frekuensi pelayanan, pemeriksaan hewan ternak, jenis hewan, dan fasilitas lainnya. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan objek retribusi yang digunakan. Tarif meliputi jasa pemotongan hewan ternak ruminansia dan unggas, pemeriksaan kesehatan hewan, sewa kandang, dan jasa angkutan karkas.","transitional_provisions","1. Sebelum ketentuan Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilaksanakan, ketentuan Retribusi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan masih tetap berlaku.\n2. Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih tetap berlaku sebelum ada peraturan penggantinya.","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL GAZETTE OF DEPOK CITY
NUMBER 07
YEAR 2011

REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 07 YEAR 2011
CONCERNING
FEES FOR SLAUGHTERHOUSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DEPOK,

Considering:

that in order to finance the implementation of Regional Government and in order to improve services to the community, Depok City Regional Regulation Number 6 of 2001 concerning Slaughterhouse Fees has been established;
that the issuance of Regional Regulations as referred to in letter a, refers to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Fees as amended by Law Number 34 of 2000;
that with the issuance of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees, as a substitute for Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Fees as amended by Law Number 34 of 2000, the Regional Regulation as referred to in letter b needs to be adjusted;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3a75437-d7dc-445e-bf60-43f5035fdaf8","actionData","errors"]