[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3a5ec69-07be-4a26-a9fe-20c9b7a2c2bf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2005","number","1","year","2005","published_date","2005-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SOTK
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2005/NO.1, TLD No.1, LL PROV. KALBAR: 14 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:	\n \n bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1987, UU No.17 Tahun 2003, UU No.22 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.62 Tahun 1990, PP No.45 Tahun 1994, PP No.25 Tahun 2000, PP No.105 Tahun 2000, PP No.20 Tahun 2001, PP No.24 Tahun 2004, PP No.25 Tahun 2004, Perda No.6 Tahun 2003. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Kedudukan Protokoler Pimpinan Dan Anggota Dprd, Belanja Pimpinan Dan Anggota Dprd, Belanja Penunjang Kegiatan Dprd, Pengelolaan Keuangan Dprd, Ketentuan Peralihan, dan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2005. \n Peraturan ini memiliki 11 halaman dan 3 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 1993 Seri D Nomor 50 Nomor 47).\n2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 36 Tanggal 12 Juli 1991 Seri D: Nomor 36) beserta Peraturan Pelaksanaannya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah, mengingat DPRD sebagai lembaga pemerintahan daerah yang setara dengan Pemerintah Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi, termasuk tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, dan tunjangan alat kelengkapan DPRD.
Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan/dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas, dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
Uang jasa pengabdian yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah diberhentikan dengan hormat.
Belanja penunjang kegiatan DPRD untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan.
Pengelolaan keuangan DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Keduduken Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 1993 Seri D Nomor 50 Nomor 47), dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 36 Tanggal 12 Jull 1991 Seri D: Nomor 36) beserta Peraturan Pelaksanaannya, dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 49 YEAR 2005

REGIONAL REGULATION OF WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 1 YEAR 2005
CONCERNING
THE PROTOCOLARY AND FINANCE POSITION OF LEADERSHIP AND
MEMBERS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF WEST KALIMANTAN PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN,

Considering:

that the Regional House of Representatives is a Regional
Government Institution as a means of democracy in the
implementation of regional government which has an equal position
and has a working relationship of partnership with the
Regional Government;
that in order to establish a harmonious and mutually
supportive working relationship, it is necessary to regulate the protocolary and
finance rights of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives;
that based on the considerations as referred to in letters a
and b above, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3a5ec69-07be-4a26-a9fe-20c9b7a2c2bf","actionData","errors"]