[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b38d54bd-343d-4cdc-bfaf-4831943be990","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2025","number","14","year","2025","published_date","2025-09-26","effective_date","2025-10-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Jabatan Fungsional - Penata Kelola Penanaman Modal
2025
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 14, BN 2025 (760); 17 hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur\r\nNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022\r\ntentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman\r\nModal sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum,\r\nsehingga perlu diganti \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;\r\nUU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024;\r\nUU No. 20 Tahun 2023;\r\nPP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020;\r\nPerpres No. 178 Tahun 2024;\r\nPermenpan RB No. 1 Tahun 2023;\r\nPermenpan RB No. 1 Tahun 2025. \n Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi/rumpun, kategori, dan jenjang jabatan; tugas jabatan dan ruang lingkup kegiatan; kebutuhan PNS dalam jabatan; pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan; pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, dan kenaikan pangkat; instansi pembina; dan organisasi profesi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan\r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi\r\nBirokrasi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional\r\nPenata Kelola Penanaman Modal (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2022 Nomor 1164), dicabut dan dinyatakan\r\ntidak berlaku. \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1164).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan investasi dan mendukung pembangunan ekonomi yang merata, berkelanjutan, dan berkeadilan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyediakan landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum terkini, menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak lagi relevan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi, kategori, dan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal. Jabatan ini berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Tata Kelola Penanaman Modal pada Instansi Pemerintah dan Perwakilan di Luar Negeri, bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, administrator, atau pengawas yang terkait. Tugas jabatan ini adalah melaksanakan kegiatan Tata Kelola Penanaman Modal yang meliputi perencanaan, hilirisasi investasi strategis, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, kerja sama penanaman modal, pelayanan dan fasilitas penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan teknologi informasi penanaman modal.

Peraturan ini juga mengatur persyaratan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, dan kenaikan pangkat Penata Kelola Penanaman Modal. PNS yang diangkat harus memenuhi persyaratan integritas, moralitas, kesehatan, dan pendidikan minimal S-1 atau D-IV dari rumpun ilmu yang relevan. Pengelolaan kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut evaluasi kinerja. Pengembangan kompetensi wajib dilakukan secara berkelanjutan untuk memenuhi standar kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.

","transitional_provisions","1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permen PAN & RB No. 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240809/permen-pan-rb-no-51-tahun-2022","5c17d89c-c9d3-40ab-827a-f5e5c0782ad8","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION AND
BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 14 OF 2025
CONCERNING
FUNCTIONAL POSITION OF INVESTMENT MANAGER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION AND
BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to increase investment and support equitable, sustainable, and just economic development, the role of the Functional Position of Investment Manager is required;
that Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform Number 51 of 2022 concerning the Functional Position of Investment Manager is no longer in accordance with legal developments, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, and to implement the provisions of Article 9 paragraph (3) of Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b38d54bd-343d-4cdc-bfaf-4831943be990","actionData","errors"]