[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3847c5c-bd0f-484a-8598-f78538b5d6c5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Wakatobi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-03-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wakatobi","place_of_enactment","Wangi-Wangi","theme","Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Wakatobi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIRIAN-PERUSAHAAN-DAERAH-KABUPATEN-WAKATOBI
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2012/ NO. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah, turut berperan serta dalam pembangunan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, perlu dibentuk Perusahaan Daerah ; Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 177 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Wakatobi dipandang perlu memiliki Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 5 Tahun 1962 ; UU No. 28 Tahun 1999 ; UU No. 29 Tahun 2003 ; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 33 Tahun 2004 ; UU No. 12 Tahun 2011 ; PP No. 58 Tahun 2005 ; PP No. 38 Tahun 2007 ; PP No. 41 Tahun 2007 ; Perda No. 3 Tahun 2008 ; Kepmendagri No. 50 Tahun 1999. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Wakatobi . Diatur tentang ketentuan umum, status hukum, kedudukan, nama dan pendirian, maksud dan tujuan, lapangan usaha, modal, pembinaan, kepengurusan perusahaan daerah wakatobi, dewan pengawas, direksi, pengelolaan barang milik PD Wakatobi, pembagian keuntungan perusahaan, pembubaran PD Wakatobi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 1. Instansi pemerintah tidak dibenarkan membebani PD Wakatobi dengan segala bentuk pengeluaran. 2. PD Wakatobi tidak dibenarkan membiayai keperluan instansi pemerintah. 3. PD Wakatobi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara fungsional, pengawasannya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wakatobi dan pengawasan legislasi oleh DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. \n 18 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2012 mengatur tentang pendirian Perusahaan Daerah (PD) Kabupaten Wakatobi. Latar belakang pendirian PD adalah untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah, berperan serta dalam pembangunan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan, serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

PD Wakatobi didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, berperan serta dalam pembangunan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan dan pembinaan PD Wakatobi dilakukan berdasarkan asas ekonomi perusahaan dengan prinsip efisien dan efektif serta kegairahan kerja dalam perusahaan.

PD Wakatobi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu kelengkapan Otonomi Daerah di bidang perekonomian, dan dalam menjalankan usahanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan usaha PD Wakatobi meliputi pariwisata, jasa konstruksi dan non konstruksi, perhubungan, informasi, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, industri pengolahan hasil pertanian, kelautan, perikanan, perdagangan umum, penyertaan modal, dan kegiatan usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Modal PD Wakatobi merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD Kabupaten Wakatobi dan tidak terbagi atas saham. Besarnya modal PD Wakatobi pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) sebagai modal penyertaan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap PD Wakatobi dan mewakili Pemerintah Kabupaten Wakatobi selaku pemegang saham tunggal. Pengurus PD Wakatobi terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi. Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati dengan persetujuan DPRD dan bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional dan kepengurusan Perusahaan Daerah. Direksi diangkat oleh Bupati dan bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Wakatobi.

","transitional_provisions","1. Instansi pemerintah tidak dibenarkan membebani PD Wakatobi dengan segala bentuk pengeluaran.\n2. PD Wakatobi tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran instansi pemerintah.\n3. PD Wakatobi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara fungsional, pengawasannya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Wakatobi dan pengawasan legislasi oleh DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
WAKATOBI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF WAKATOBI REGENCY
NUMBER 2 OF 2012

CONCERNING

ESTABLISHMENT OF REGIONAL COMPANY
OF WAKATOBI REGENCY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3847c5c-bd0f-484a-8598-f78538b5d6c5","actionData","errors"]