[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b37b2d66-2270-4a85-9882-1967ffb93a26","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2023","number","34","year","2023","published_date","2023-06-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bagian Premi - Pendanaan - Program - Restrukturisasi Perbankan
2023
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 34, LN.2023/No.84, TLN No.6880 , jdih.setneg.go.id: 10 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 24 Tahun 2004; dan UU Nomor 9 Tahun 2016. \n PP ini mengatur mengenai: 1) persiapan penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan; 2) kepesertaan dan target penghimpunan premi program restrukturisasi perbankan; 3) pembayaran premi program restrukturisasi perbankan; 4) besaran premi program restrukturisasi perbankan; 5) penghitungan, verifikasi, dan pengelolaan dana premi program restrukturisasi perbankan; 6) peninjauan target penghimpunan premi program restrukturisasi perbankan, kelompok bank, dan besaran premi program restrukturisasi perbankan; 7) pelaporan; dan 8) sanksi. Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) adalah program yang diselenggarakan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023. \n Lampiran file: 19 hlm. ( batang tubuh hlm 1 sd 10, penjelasan hlm 11 sd 17, dan lampiran hlm 18 sd 19). \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menetapkan besaran bagian premi yang harus dibayarkan oleh bank untuk mendanai Program Restrukturisasi Perbankan (PRP). PRP adalah program yang dirancang untuk menangani masalah perbankan yang dapat membahayakan perekonomian nasional. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan PRP, dan bank diwajibkan untuk membayar Premi PRP sebagai bagian dari Premi Penjaminan. Premi PRP dihitung berdasarkan kombinasi jumlah aset dan tingkat risiko bank. Target penghimpunan Premi PRP adalah 2% dari produk domestik bruto. Pembayaran premi dilakukan dua kali setahun, dan dana yang terkumpul hanya dapat diinvestasikan dalam surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga yang diakui. Menteri Keuangan memiliki wewenang untuk meninjau dan mengubah target penghimpunan premi serta besaran premi berdasarkan kondisi ekonomi dan keuangan.","transitional_provisions","1. Untuk pertama kali, Premi PRP dibayarkan oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.","sanctions","1. Setiap Bank, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham Bank yang melanggar ketentuan, tidak memenuhi ketentuan, dan/atau menyebabkan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, dan/atau Pasal 7 dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan simpanan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 34 OF 2023
REGARDING
THE AMOUNT OF PREMIUM PORTION FOR PROGRAM FUNDING
BANKING RESTRUCTURING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\nthat to implement the provisions of Article 39 paragraph (4) of Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis as amended by Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Amount of Premium Portion for Banking Restructuring Program Funding;

CONSIDERING

1. Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;\n2. Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 96, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4420) as amended","pdf_url","/proxy/pdf?id=b37b2d66-2270-4a85-9882-1967ffb93a26","actionData","errors"]