[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b37485f5-2f97-4b50-aa85-dcd589fcd119","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang JASA LINGKUNGAN HIDUP","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 1 Tahun 2014","number","1","year","2014","published_date","2014-03-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","JASA LINGKUNGAN HIDUP","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LINGKUNGAN HIDUP
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG JASA LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:	\n \n Provinsi Jambi merupakan daerah yang memiliki sumberdaya alam dengan kandungan jasa lingkungan yang\r\nmelimpah oleh karena itu perlu dikelola secara optimal dan lestari dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan melestarikan dan meningkatkan potensi \r\nsumberdaya alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya perlu dilakukan pengelolaan potensi ekonomi jasa\r\nlingkungan hidup secara bijaksana selaras dengan kepentingan perlindungan lingkungan hidup dan karakteristik sosial budaya masyarakat; perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jasa Lingkungan Hidup. \n UUD 1945; UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.10 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No.18 Tahun 1994; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No.24 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; dan Perda No. 6 Tahun 2012. \n Objek Jasa Lingkungan Hidup; Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup; Hak dan Kewajiban; Imbal Jasa Lingkungan Hidup; Komisi Jasa Lingkungan Hidup; Pembiayaan; Kerjasama; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; dan Sanksi Administrasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2014. \n Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jasa Lingkungan Hidup dibentuk dengan tujuan untuk mengelola sumber daya alam Jambi yang melimpah secara optimal dan lestari, meningkatkan pembangunan daerah, dan menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Peraturan ini juga bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan potensi sumber daya alam dengan mengelola potensi ekonomi jasa lingkungan hidup secara bijaksana, selaras dengan perlindungan lingkungan hidup dan karakteristik sosial budaya masyarakat.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Objek Jasa Lingkungan Hidup: Mengatur objek jasa lingkungan hidup yang meliputi sumber daya air dan pelepasan serta penyerapan karbon, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah serta menghormati hak-hak adat dan kearifan lokal.
Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup: Pengelolaan imbal jasa lingkungan hidup dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian oleh SKPD terkait. Perencanaan meliputi aspek prevensi, konservasi, restorasi, dan program pemberdayaan masyarakat.
Hak dan Kewajiban: Penyedia jasa lingkungan hidup berhak mendapatkan imbal jasa, sementara pemanfaat jasa lingkungan hidup berhak menikmati jasa tersebut. Penyedia bertanggung jawab memelihara lingkungan, dan pemanfaat bertanggung jawab memberikan imbal jasa.
Imbal Jasa Lingkungan Hidup: Tanggung jawab dan tata cara imbal jasa ditetapkan dengan memperhatikan Analisis Resiko Lingkungan Hidup dan kepentingan penyedia serta pemanfaat. Penerimaan imbal jasa dimasukkan ke kas daerah dan digunakan untuk pelestarian alam di lokasi objek jasa lingkungan hidup.
Komisi Jasa Lingkungan Hidup: Dibentuk sebagai forum multi pihak dan independen yang bertugas sebagai fasilitator, mediator, pengawas, dan pembina dalam penyelenggaraan imbal jasa lingkungan hidup.
Pembiayaan: Program pengelolaan jasa lingkungan hidup dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah.
Kerjasama: Gubernur atau SKPD dapat bekerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program imbal jasa lingkungan hidup.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan imbal jasa lingkungan hidup mulai dari perencanaan hingga pengawasan.
Pembinaan dan Pengawasan: Gubernur wajib melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan imbal jasa lingkungan hidup.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis atau pembekuan izin atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

JAMBI GOVERNOR
JAMBI PROVINCIAL REGULATION
NUMBER 1 OF 2014
CONCERNING
ENVIRONMENTAL SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

JAMBI GOVERNOR,

Considering:

that Jambi Province is a region that has abundant natural resources with environmental services content, therefore it needs to be managed optimally and sustainably in order to improve regional development and for the welfare of the community in a sustainable manner;
that in order to preserve and enhance the potential of natural resources and the wealth contained therein, it is necessary to manage the economic potential of environmental services wisely in accordance with the interests of environmental protection and the socio-cultural characteristics of the community;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Environmental Services;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b37485f5-2f97-4b50-aa85-dcd589fcd119","actionData","errors"]