[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b361c86f-2f98-427e-bdb4-1e4576e102b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Semarang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2010","number","3","year","2010","published_date","2010-03-23","effective_date","2010-03-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Semarang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HIV - AIDS
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2011/NOMOR.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kelangsungan \r\npenanggulangan HIV dan AIDS serta untuk menghindari \r\ndampak yang lebih besar dibidang kesehatan, sosial dan \r\nekonomi maka perlu diatur langkah-langkah strategis \r\nsebagai upaya untuk pencegahan, penanganan, dan \r\nrehabilitasi HIV dan AIDS; bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (1) \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 \r\ntentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi \r\nPenanggulangan AIDS Dan Pemberdayaan Masyarakat \r\nDalam Rangka Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Daerah \r\nmaka perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency \r\nVirus (HIV) Dan Acquired Immuno Deficiency Sindrom\r\n(AIDS) Di Kabupaten Semarang;\r\n \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Maksud dan Tujuan\r\nBab III Obyek dan Subyek\r\nBab IV Kebijakan dan Strategi\r\nBab V Langkah-Langkah Penanggulangan\r\nBab VI Perlindungan\r\nBab VII Komisi Penanggulangan AIDS\r\nBab VIII Tata Kerja\r\nBab IX Peran dan Tanggung Jawab ODHA\r\nBab X Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan HIV dan AIDS\r\nBab XI Pembiayaan\r\nBab XII Pelaksana Peraturan Daerah\r\nBab XIII Sanksi Administrasi\r\nBab XIV Ketentuan Penyidikan\r\nBab XV Ketentuan Pidana\r\nBab XVI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2010. \n 24 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) bertujuan untuk:

Mencegah dan mengurangi penularan HIV.
Meningkatkan kualitas hidup Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA).
Mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV dan AIDS.
Memberikan perlindungan dan pedoman penanggulangan HIV dan AIDS kepada semua pihak.

Kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

Memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya.
Mengutamakan kelompok rawan dan rentan serta pencegahan pada anak sekolah, remaja, dan masyarakat umum.
Pencegahan yang efektif melalui penggunaan kondom, peningkatan kualitas layanan Infeksi Menular Seksual (IMS), dan pengurangan dampak buruk penggunaan NAPZA suntik.
Pemberian layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan (CST) yang berkualitas bagi ODHA.
Kewajiban setiap perusahaan untuk melakukan program pencegahan HIV dan AIDS.

Strategi penanggulangan meliputi:

Pemberdayaan individu, keluarga, masyarakat, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
Peningkatan dan perluasan upaya pencegahan yang efektif dan efisien.
Peningkatan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar serta rujukan.
Peningkatan survei dan penelitian serta penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.

Peraturan ini juga mengatur langkah-langkah penanggulangan yang meliputi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi HIV dan AIDS, serta perlindungan bagi masyarakat dan ODHA dari penularan, stigma, dan diskriminasi. Dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kabupaten.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap pemberi layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf d, Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (5) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf e diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali dengan jangka waktu masing-masing 7 hari.\n3. Perusahaan yang tidak mengindahkan peringatan dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE GOVERNMENT OF SEMARANG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 3 OF 2010
ON
MITIGATION OF HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV)
AND ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME (AIDS)
IN SEMARANG REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

Considering / Whereas:

that in order to improve the sustainability of HIV and AIDS mitigation and to avoid greater impacts in the health, social and economic fields, it is necessary to regulate strategic steps as an effort for the prevention, management, and rehabilitation of HIV and AIDS;
that in order to follow up the provisions of Article 15 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2007 on General Guidelines for the Establishment of the AIDS Mitigation Commission and Community Empowerment in the Context of HIV and AIDS Mitigation in the Region, it is necessary to elaborate further in a Regional Regulation;
that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b361c86f-2f98-427e-bdb4-1e4576e102b8","actionData","errors"]