[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b350f193-62fd-4e91-b72e-1e129134b342","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Perjanjian Dalam Valuta Asing Yang Dananya Bersumber Dari Rupiah Murni","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-01-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pembayaran Perjanjian Dalam Valuta Asing Yang Dananya Bersumber Dari Rupiah Murni","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perbankan
2024
Peraturan Menteri Keuangan NO. 1, BN.2024 (1)/ 27 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Tata Cara Pembayaran Perjanjian Dalam Valuta Asing Yang Dananya Bersumber Dari Rupiah Murni
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efiseinsi pembayaran perjanjian dalam valuta asing yang sejalan dengan perkembangan sistem dan teknologi informasi dan perbankan, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni;\r\nb.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran atas perjanjian pengadaan barang/jasa menggunakan valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni; \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 39 Tahun 2008, PP Nomor 45 Tahun 2013, Perpres Nomor 57 Tahun 2020 dan Permenkeu Nomor 118/PMK.01/2021. \n Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, komitmen dalam valuta asing, alokasi anggaran, tata cara pembayaran tagihan dalam valuta, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024. \n Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Perjanjian Dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 27 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2061).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara pembayaran perjanjian dalam valuta asing yang dananya bersumber dari Rupiah Murni. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembayaran perjanjian dalam valuta asing sejalan dengan perkembangan sistem dan teknologi informasi serta perbankan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pengajuan tagihan kepada negara dalam bentuk valuta asing yang dananya bersumber dari Rupiah Murni harus didasarkan pada komitmen yang berupa penetapan keputusan atau kontrak.
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) wajib mendaftarkan Data Kontrak dan Data Supplier pada Sistem Informasi paling lama 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
Alokasi anggaran Rupiah Murni untuk pembayaran tagihan atas komitmen dialokasikan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dengan nilai ekuivalen valuta asing.
Pembayaran tagihan dapat dilakukan melalui mekanisme non-L/C (Letter of Credit) atau L/C. Mekanisme non-L/C dapat dilakukan melalui Pembayaran Langsung (LS) atau Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP).
Pembayaran LS dalam bentuk valuta asing dilakukan ke rekening penerima pembayaran yang telah didaftarkan sebagai Data Supplier di Sistem Informasi.
UP/TUP dalam bentuk valuta asing dapat diberikan kepada Satker (Satuan Kerja) perwakilan dan atase teknis, serta Satker lain yang berkedudukan di Luar Negeri.
Pembayaran dengan mekanisme L/C dilakukan jika penyedia barang/jasa mensyaratkan pembayaran dengan L/C dalam kontrak.

\n","transitional_provisions","1. Komitmen dalam bentuk Valas berupa Kontrak tahunan dan Kontrak tahun jamak atas beban DIPA mulai Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pembayarannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Perjanjian Dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2024
CONCERNING
PROCEDURES FOR PAYMENT OF AGREEMENTS IN FOREIGN CURRENCY FUNDED BY PURE RUPIAH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n \n \n

Considering:

that to improve the effectiveness and efficiency of payments for agreements in foreign currency in line with the development of information systems and technology and banking, it is necessary to replace Regulation of the Minister of Finance Number 263/PMK.05/2015 concerning Procedures for Payment of Agreements in Foreign Currency Funded by Pure Rupiah;
that in accordance with the provisions of Article 63 paragraph (3) of Government Regulation Number 45 of 2013 concerning Procedures for Implementation of the State Revenue and Expenditure Budget as amended by Government Regulation Number 50 of 2018 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b350f193-62fd-4e91-b72e-1e129134b342","actionData","errors"]