[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b34ae9aa-078f-480e-ad86-04998bcdff10","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Timur Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 08 Tahun 2012","number","08","year","2012","published_date","2012-08-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Timur","place_of_enactment","Sangatta","theme","Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JASA-RETRIBUSI
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan UU No.28 Tahun 2009 Pasal 156 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Perda tentang Retribusi Jasa Umum. \n Dasar Hukum: UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahu 2008; UU No.38 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2008; UU No.44 Tahun 2009; PP No.9 Tahun 1975; PP No.26 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No.16 Tahun 1986; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No.58 Tahun 2010; Permendagri No.1 Tahun 2003; Perda No.2 Tahun 2009; Perda No.2 Tahun 2011. \n Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan RSU Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tujuan Pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah: 1) Terwujudnya masyarakat Kutai Timur yang sehat dan Produktif; 2) Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan; 3) Tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 4) terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelaksanaan kesehatan; 5) Terlaksananya program dan kegiatan operasional yang sesuai dengan rencana strategis dinas kesehatan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dalam hal wajib retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2012. \n Peraturan yang Dicabut: UU No.34 Tahun 2000. Peraturan yang Diubah: UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004 ; PP No.26 Tahun 1983; PP No.27 Tahun 1983. \n 57 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kutai Timur. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memungut retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut, meliputi:\n * Retribusi Pelayanan Kesehatan\n * Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan\n * Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil\n * Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum\n * Retribusi Pelayanan Pasar\n * Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor\n * Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta\n * Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi\n * Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran\n * Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus\n2. Objek dan Subjek Retribusi untuk setiap jenis retribusi.\n3. Prinsip penetapan tarif retribusi yang memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.\n4. Wilayah pemungutan retribusi di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur.\n5. Tata cara pembayaran retribusi, termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran.\n6. Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar.\n7. Prosedur penagihan retribusi, termasuk penerbitan surat peringatan dan surat teguran.\n8. Ketentuan mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi oleh Bupati.\n9. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa setelah 3 tahun.\n10. Insentif bagi instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan pencapaian kinerja.\n11. Pemanfaatan penerimaan retribusi yang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.\n12. Ketentuan khusus mengenai peninjauan tarif retribusi paling lama 3 tahun sekali.\n13. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.","transitional_provisions","1. Retribusi mengenai jenis Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih terutang, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.\n2. Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dan melakukan peyanan tera/tera ulang/.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Setiap keterlambatan melakukan pengujian kendaraan bermotor dikenakan sanksi/denda keterlambatan sebesar Rp. 15.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUTAI TIMUR REGENCY
NUMBER 8 OF 2012
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUTAI TIMUR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 156 paragraph (1)
of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes
and Local Service Charges, it is necessary to stipulate a Regional Regulation
concerning Local Service Charges;

In view of:

Law Number 36 of 1999 concerning
Telecommunications (State Gazette of the Republic of Indonesia
Year 1999 Number 154, Supplement to State Gazette
of the Republic of Indonesia Number 3881);
Law Number 47 of 1999 concerning the
Establishment of Nunukan Regency, Malinau Regency,
West Kutai Regency, East Kutai Regency
and Bontang City (State Gazette of the Republic
of Indonesia Year 1999 Number 175, Supplement to
State Gazette of the Republic of Indonesia Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b34ae9aa-078f-480e-ad86-04998bcdff10","actionData","errors"]