[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3467a28-7152-4efa-91af-482c9fc69293","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2003","number","15","year","2003","published_date","2003-11-22","effective_date","2003-12-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

surat-izin-usaha-perdagangan-siup
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2003/No.47 Seri E Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan pelayananan kepada masyarakat, tertib\r\nadministrasi perijinan dibidang Usaha Perdagangan dan ditetapkannya\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan\r\nPemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai tindak lanjut dari\r\nUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,\r\nmaka perizinan usaha perdagangan menjadi kewenangan Pemerintah\r\nKabupaten;\r\nb. bahwa setiap pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan yang berfungsi\r\nsebagai Iegalitas usaha, alat pembinaan dan penataan serta sebagai sarana\r\nmempermudah pengembangan usaha bagi pengusaha, dengan\r\nmempertimbangkan potensi dan komponen biaya atas pemberian izin\r\nusaha perdagangan perlu menetapkan besamya biaya Izin Usaha\r\nPerdagangan;\r\nc. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu diatur\r\ndengan Peraturan Daerah. \n Undang-undang Penyaluran Perusahaan 1934; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1982; Undang-undang - Nomor 1 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 Sebagaimana telah\r\nDiubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor\r\n289/MPP/Kep/10/2001; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2002. \n Peraturan ini mengatur Surat Izin untuk dapat\r\nmelaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan sebagai sarana untuk memberikan kepastian berusaha dan alat\r\nbagi pemerintah dalam melakukan pembinaan, penataan, pengawasan, pengendalian dan\r\npengembangan usaha perdagangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2003. \n Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannyaakan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diterbitkan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menertibkan administrasi perizinan di bidang usaha perdagangan, serta memberikan legalitas usaha. Tujuannya adalah sebagai sarana pembinaan, penataan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan usaha perdagangan di Kabupaten Wonosobo.

Peraturan ini mengatur kewajiban setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha perdagangan untuk memiliki SIUP. SIUP diklasifikasikan menjadi SIUP Kecil, Menengah, dan Besar berdasarkan nilai investasi perusahaan, dengan batasan nilai investasi yang berbeda untuk setiap kategori. Terdapat pengecualian kewajiban memiliki SIUP bagi pedagang kecil tertentu dan perusahaan dengan modal kecil, serta pembatasan pemberian SIUP kepada perusahaan penanaman modal asing, warga negara asing, dan BUMN/BUMD.

Pemegang SIUP memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, memberikan informasi mengenai kegiatan usaha jika diperlukan, melaporkan perubahan perusahaan, melakukan registrasi setiap 5 tahun sekali, dan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan. Pemegang SIUP dilarang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka SIUP yang telah diterbitkan dinyatakan masih berlaku dengan kewajiban mendaftar ulang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran atas Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan penyegelan.\n2. Pelanggaran atas Pasal 9 dan Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WONOSOBO REGENCY GOVERNMENT
WONOSOBO REGENCY REGULATION
NUMBER 15 YEAR 2003
ON
TRADING BUSINESS LICENSE (SIUP)

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOSOBO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve services to the public, orderly administration of licensing in the field of Trading Business and the enactment of Government Regulation Number 25 of 2000 Concerning the Authority of the Government and the Authority of the Province as a follow-up to Law Number 22 of 1999 Concerning Pemerintahan Daerah, then trading business licensing becomes the authority of the Regency Government;
that every grant of a Trading Business License which functions as business legality, a means of guidance and structuring, and as a means of facilitating business development for entrepreneurs, taking into account the potential and cost components for granting a trading business license, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3467a28-7152-4efa-91af-482c9fc69293","actionData","errors"]