[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b345a284-23b9-4e7b-8c87-f1d6542a9572","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 6 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","2015-02-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","PENGELOLAAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan industri
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/NO.7, TLD NO.107
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
ABSTRAK:	\n \n Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pemberdayaan dan tertib penyelenggaraan usaha industri dan perdagangan, maka perlu diatur mengenai pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pendaftaran usaha industri dan perdagangan di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Industri dan Perdagangan. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal \r\n 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan \r\n 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian \r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas \r\n8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah \r\n9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil \r\n11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.\r\n \n MENGATUR TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2015. \n 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2004 tentang Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 30)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Industri dan Perdagangan diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketertiban penyelenggaraan usaha industri dan perdagangan di daerah, serta menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk investasi dan kesejahteraan masyarakat.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pembinaan Usaha: Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan terhadap usaha industri dan perdagangan secara berkala dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengembangan potensi, daya saing usaha, dan perlindungan konsumen. Pembinaan ini dapat berupa pemberian pengarahan, penyuluhan, pelatihan, dan pengawasan manajemen usaha.
Perizinan dan Pendaftaran Usaha: Pemerintah Daerah menyelenggarakan perizinan dan pendaftaran usaha industri dan perdagangan, termasuk pendaftaran/inventaris usaha, pencatatan/registrasi usaha, dan pemberian tanda daftar usaha (TDG/TDR dan/atau TDP). Pemberian izin usaha (IUI, SIUP, SITU dan IG) dilaksanakan setelah tahapan pendaftaran terpenuhi. Setiap pelaku usaha industri dan/atau perdagangan wajib memiliki izin dan/atau tanda daftar usaha.
Pemeriksaan dan Pendaftaran Alat UTTP: Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemeriksaan dan pendaftaran alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam kegiatan industri dan perdagangan. Pemeriksaan UTTP dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sendiri pendaftaran alat UTTP disertai pemberian Kartu Pendaftaran.

","transitional_provisions","1. SIUP, IUI/TDI dan TDG/TDR yang telah diperoleh perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut :\n a. SIUP, IUI/TDI yang telah diperoleh perusahaan yang diterbitkan 5 (lima) tahun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku; atau\n b. SIUP, IUI/TDI dan TDG/TDR yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap orang atau Badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha.\n2. Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2004 tentang Usaha Industri dan Perdagangan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PAREPARE
REGIONAL REGULATION OF PAREPARE CITY
NUMBER 6 OF 2014
ON
INDUSTRY AND TRADE MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that as an effort to further improve the empowerment and orderly organization of industrial and trade businesses, it is necessary to regulate the guidance, supervision, inspection and registration of industrial and trade businesses in the region;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Industry and Trade Management.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA
Law Number 29 of 1959 on the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b345a284-23b9-4e7b-8c87-f1d6542a9572","actionData","errors"]