[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3427cd2-23c7-4f96-95ce-3b91020e4d8e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","2017-10-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan Hidup
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017/No. 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
ABSTRAK:	\n \n Pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pencemaran air menyeluruh, terpadu, dan\r\nberwawasan hidup bertujuan untuk\r\nmewujudkan sumber daya air yang\r\nberkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan pertambahan jumlah penduduk beserta aktifitasnya, beban pencemaran air menjadi semakin meningkat yang berakibat pada penurunan kualitas air, sehingga untuk menjaga kualitas perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran air secara bijaksana, sehingga perlu menetapkan Perda tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 82 Tahun 2001; PP Nomor 79 Tahun 2006; PP Nomor 42 Tahun 2008; PP Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010; Permenkes Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2016 dan Perda Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016. \n Sistematika Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ketentuan Penyelenggaraan; Pengelolaan Kualitas Air; Pengendalian Pencemaran Air; Penyediaan Informasi; Hak, Kewajiban dan Larangan; Peran Serta Masyarakat; Koordinasi; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017. \n 27 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit berdasarkan teks yang diberikan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengelola kualitas air dan mengendalikan pencemaran air di Kota Banjarbaru. Latar belakangnya adalah pentingnya air sebagai sumber daya alam bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta perlunya menjaga kualitas air agar tetap bermanfaat. Pengelolaan kualitas air dilakukan melalui upaya pelestarian dan pengendalian, termasuk pengendalian pencemaran air untuk memelihara fungsi air agar memenuhi baku mutu air.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pembagian kewenangan: Walikota memiliki kewenangan dalam pengelolaan kualitas air.
Rencana pendayagunaan air: Pemerintah Daerah menyusun rencana pendayagunaan air dengan memperhatikan fungsi ekonomis, ekologis, nilai agama, dan adat istiadat.
Klasifikasi peruntukan air: Air diklasifikasikan menjadi empat kelas berdasarkan peruntukannya (air baku air minum, rekreasi, budidaya ikan, dan irigasi).
Penetapan baku mutu air: Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air.
Pemantauan kualitas air: Walikota melakukan pemantauan kualitas air secara berkala.
Pengendalian pencemaran air: Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pencemaran air, termasuk inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran, penetapan daya tampung beban pencemaran, dan penilaian kualitas air limbah.
Perizinan: Setiap badan usaha yang membuang limbah wajib memiliki izin dari Walikota.
Penanggulangan dan pemulihan pencemaran: Setiap orang atau badan yang melakukan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.
Penyediaan informasi: Pemerintah Daerah menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Hak, kewajiban, dan larangan: Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban masyarakat serta larangan terkait pencemaran air.
Peran serta masyarakat: Masyarakat berhak berperan serta dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Pembinaan dan pengawasan: Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

","transitional_provisions","1. Setiap orang dan/atau badan yg telah memiliki izin pembuangan air limbah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah daerah, pembekuan izin lingkungan dan/atau pencabutan izin lingkungan.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan/atau Pasal 22 ayat (I) diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).\n3. Setiap orang dan/atau badan yang dengan sengaja, lalai dan/atau melanggar baku mutu air, baku mutu air limbah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n \n \n \n\n

With Joint Approval

REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BANJARBARU CITY

and

MAYOR OF BANJARBARU

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To Stipulate :

REGIONAL REGULATION CONCERNING WATER QUALITY MANAGEMENT AND WATER POLLUTION CONTROL.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Regional Regulation, the following are intended:

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3427cd2-23c7-4f96-95ce-3b91020e4d8e","actionData","errors"]