[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b33ba149-256c-402a-8ded-a5f1f64c3d6a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 27 Tahun 2017 tentang Izin Sanggar Senam dan Tempat Fitnes","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 27 Tahun 2017","number","27","year","2017","published_date","2017-11-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Izin Sanggar Senam dan Tempat Fitnes","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan, Pelayanan Publik
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2017/No.27
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Sanggar Senam dan Tempat Fitnes
ABSTRAK:	\n \n Sanggar senam dan tempat fitnes merupakan suatu usaha yang harus dikelola secara profesional dengan memperhatikan nilai dan norma yang hidup dimasyarakat. Sanggar senam dan tempat fitnes mesti dikendalikan agar bernilai positif dan tidak menimbulkan ekses negatif terganggunya ketentraman dan ketertiban umum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ketentraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib pemerintahan yang harus dilaksanakan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Sanggar Senam dan Tempat Fitnes. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04\r\nTahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan tentang izin sanggar senam dan tempat fitnes, yang meliputi : ketentuan umum, perizinan, waktu untuk operasional usaha, kewajiban pemegang izin, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, penyidikan, dan ketentuan lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini tidak mencabut atau mengubah peraturan daerah lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan sanggar senam dan tempat fitnes di Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah perkembangan usaha sanggar senam dan tempat fitnes yang signifikan, yang perlu dikelola secara profesional dan diawasi agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Tujuannya adalah untuk mengendalikan aktivitas usaha ini agar memberikan kontribusi positif bagi kesehatan dan kebugaran warga serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Ketentuan substansial meliputi kewajiban setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha sanggar senam dan fitnes untuk memiliki izin dari Bupati. Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin kepada pejabat yang ditunjuk. Izin berlaku selama 3 tahun dan wajib daftar ulang setiap tahun. Persyaratan permohonan izin mencakup SITU, pasfoto, dan fotokopi akta pendirian badan usaha. Selain itu, pemohon wajib memenuhi persyaratan kelayakan bangunan tempat usaha dan lokasi bangunan usaha, serta memiliki/mempekerjakan instruktur senam/fitnes yang memiliki dedikasi dan profesionalitas.

Pemegang izin wajib mematuhi ketentuan waktu operasional, memberlakukan aturan pemisahan antara laki-laki dan perempuan, dan menjaga lingkungan usaha aman dan nyaman, serta bersih dari aktivitas/perbuatan mengedarkan narkotika dan asusila. Usaha sanggar senam dan fitnes merupakan bagian dari usaha hiburan yang dikenakan kewajiban Pajak Hiburan.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan usaha sanggar senam dan tempat fitnes. Masyarakat juga berperan serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum terkait kegiatan usaha ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan/pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 12 dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan/pembekuan izin, dan jika terbukti adanya unsur kesengajaan, dikenakan sanksi administratif pencabutan izin.\n3. Pengenaan sanksi administratif pelanggaran terhadap Pasal 13 sesuai dengan ketentuan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Hiburan.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 27 OF 2017
ON
GYMNASTICS STUDIO AND FITNESS CENTER PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n

Considering:

that gymnastics studios and fitness centers are businesses that must be managed professionally, taking into account the values and norms that exist in society;
that gymnastics studios and fitness centers must be controlled to be positive and not cause
negative excesses that disrupt public peace and order;
that in accordance with the provisions of Article 12 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, public peace and order are mandatory government affairs that must be carried out;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Gymnastics Studio

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b33ba149-256c-402a-8ded-a5f1f64c3d6a","actionData","errors"]