[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b33b73bc-1025-4bbf-a131-9b635262eccc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2010 tentang Tenaga pemeriksa Prasarana Perkeretaapian","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2010","number","93","year","2010","published_date","2010-12-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tenaga pemeriksa Prasarana Perkeretaapian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 93, jdih.dephub. go.id : 12 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Tenaga pemeriksa Prasarana Perkeretaapian
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Peraturan ini mengatur mengenai:

\n\n

Jenis dan klasifikasi keahlian tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian, yang meliputi Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api, dan Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api.
Tingkat kewenangan tenaga pemeriksa, yaitu tingkat Pelaksana dan tingkat Pelaksana Lanjutan.
Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, yang meliputi persyaratan umum (sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, lulus pendidikan menengah) dan persyaratan pengalaman kerja.
Prosedur sertifikasi kompetensi, termasuk pengajuan permohonan dan dokumen yang diperlukan.
Kewajiban pemegang sertifikat kompetensi, seperti membawa tanda pengenal dan melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan.
Kewajiban penyelenggara prasarana perkeretaapian untuk menyediakan peralatan dan prosedur pemeriksaan, serta meningkatkan kemampuan tenaga pemeriksa.

","transitional_provisions","1. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian yang ada pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\n2. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan ini berlaku penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib menyesuaikan persyaratan dan kualifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.\n3. Dalam hal lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum ada, penerbitan sertifikat serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.","sanctions","1. Tanda pengenal (smart card) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dapat dicabut apabila pemegang tanda pengenal (smart card) melanggar Pasal 12.\n2. Tanda pengenal (smart card) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal pemegang tanda pengenal (smart card) tidak memenuhi standar kesehatan, pindah tugas, atau terkena pengaruh alkohol/narkotika.\n3. Tanda pengenal (smart card) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal digunakan oleh orang lain, diperoleh dengan cara tidak sah, dijatuhi hukuman disiplin berat, diberhentikan tidak hormat, tidak dapat melaksanakan tugas akibat gangguan jasmani/rohani permanen, atau melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api.","revokes",[],"revoked_by",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Permenhub No. 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102908/permenhub-no-9-tahun-2017","98a94634-d5f7-4328-b427-2005e419fcc1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION
NUMBER: PM. 93 YEAR 2010
ON
RAILWAY INFRASTRUCTURE INSPECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that Government Regulation Number 56 of 2009 concerning the Implementation of Railways has regulated Railway Infrastructure Inspectors; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation concerning Railway Infrastructure Inspectors; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 23 of 2007 concerning Railways (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 65, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4722); \n Government Regulation Number 56 of 2009 concerning the Implementation of Railways (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 129,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b33b73bc-1025-4bbf-a131-9b635262eccc","actionData","errors"]