[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b33af1fa-21b2-483a-b523-4e6ae3bef9fa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 16 Tahun 2015","number","16","year","2015","published_date","2015-10-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hak Asasi Manusia
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2015/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
ABSTRAK:	\n \n perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan\tmelanggar hak asasi manusia yang harus dihormati, dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan setiap orang,perdagangan orang potensial terjadi di Kabupaten Kotabaru, sehingga memerlukan tindakan pengaturan untuk mencegah perdagangan orang dan menangani korban perdagangan orang,Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan\tTindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran\tuntuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. \n Dasar Hukum;Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ;Undang-Nomor 13 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ;Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 ;Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 ;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan\tPerlindungan Anak Nomor 09 Tahun 2011 ;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan\tPerlindungan Anak Nomor 09 Tahun 2011;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan\tPerlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2014 . \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;\r\n Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;\r\n1.Ketentuan Umum\r\n2.Ruang Lingkup\r\n3.Objek Perdagangan Orang\r\n4.Pencegahan Perdagangan Orang\r\n5.Penanganan Korban Perdagangan Orang\r\n6.Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang\r\n7.Partisipasi Masyarakat\r\n8.Pembinaan, Koordinasi Dan Pengaawasan\r\n9.Perlindungan Sanksi Dan / Atau Korban\r\n10.Pembiayaan\r\n11.Sanksi Administrasi\r\n12.Ketentuan Penyidikan\r\n13.Ketentuan Pidana\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 25 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari upaya menjadikan mereka sebagai objek komersial yang diperdagangkan, serta mewujudkan masyarakat yang bebas dari segala bentuk perdagangan. Peraturan ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi, menyusun program pencegahan, membina perusahaan jasa tenaga kerja, mengawasi perekrutan tenaga kerja, dan menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan. Objek perdagangan orang meliputi pekerja seks, pembantu rumah tangga, pekerja migran, penghibur, pengantin pesanan, anak jalanan, pencari kerja yang kurang informasi, perempuan dan anak di daerah konflik, keluarga miskin, korban kekerasan dalam rumah tangga, dan kepala rumah tangga yang menyerahkan anak secara ilegal. Pencegahan dilakukan melalui peningkatan pendidikan, aksesibilitas, lapangan kerja, partisipasi masyarakat, serta sistem penanganan yang efektif, perizinan yang jelas, sistem informasi yang mudah diakses, pendataan PPTKIS, dan kerjasama dengan berbagai lembaga. Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan, program, dan mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan perdagangan orang, serta melarang segala bentuk perbudakan dan pekerjaan terburuk yang melibatkan anak-anak.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. PPTKIS yang menyalurkan tenaga kerja pada perusahaan yang mempraktekkan perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administratif dapat berupa pembekuan/pencabutan izin dan/atau denda administratif.\n3. Pengenaan sanksi dilakukan melalui teguran tertulis (pertama, kedua disertai pemanggilan, ketiga) sebelum penindakan/pencabutan izin.\n4. Denda administratif dibayarkan ke Kas Umum Daerah.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 17 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 16 OF 2015
ON
PREVENTION AND HANDLING OF VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n

Considering:

that trafficking in persons is an act that is contrary to human dignity and violates human rights that must be respected and protected by the state, the government and every person;
that trafficking in persons has the potential to occur in Kotabaru Regency, thus requiring regulatory measures to prevent trafficking in persons and handle victims of trafficking in persons;
that Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons mandates the Regional Government to make policies, programs, activities, and allocate budgets to implement the prevention and handling of trafficking in persons issues;
that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b33af1fa-21b2-483a-b523-4e6ae3bef9fa","actionData","errors"]