[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b330e676-ebe1-4f7e-ac83-9c5db9f26b98","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pemberantasan Buta Aksara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 24 Tahun 2012","number","24","year","2012","published_date","2012-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Pemberantasan Buta Aksara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pendidikan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2012/NO.24
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberantasan Buta Aksara
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mensukseskan program pendidikan untuk semua (education for all) sebagai salah satu tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals), antara lain perlu didukung kemampuan baca tulis aksara bagi seluruh penduduk khususnya di Kabupaten Balangan;bahwa kondisi kemampuan baca tulis aksara penduduk Kabupaten Balangan saat ini, masih terdapat di antaranya yang belum dapat membaca dan menulis aksara, sehingga diperlukan gerakan bebas buta aksara secara berkesinambungan;bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, Bupati diperintahkan untuk segera melaksanakan gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara berdasarkan pedoman pelaksanaan gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Buta Aksara di Kabupaten Balangan. \n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2010. \n Peratun Daerah ini Mengatur Tentang Pemberantasan buta Aksara dengan Sistematika;Ketentuan Umum;tujuan Dan Fungsi Pemberantasan Buata Aksara;Sasaran Dan Ruang lingkup;Tanggung Jawab;Ketentuan Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberantas buta aksara di Kabupaten Balangan, mendukung program pendidikan untuk semua, meningkatkan kemampuan membaca dan menulis huruf Al-Qur'an dan latin, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasaran utama adalah penduduk usia 15-45 tahun, dengan fokus pada pengentasan buta aksara Al-Qur'an bagi penduduk Muslim dan siswa pendidikan dasar dan menengah.

\n\n

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberantasan buta aksara dengan memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerja sama dengan pihak terkait. Guru di pedesaan diutamakan untuk terlibat dalam pembelajaran aksara di luar jam kerja, membentuk kelompok belajar atau pusat kegiatan belajar masyarakat. Fasilitas pemerintah daerah/desa atau fasilitas umum dapat digunakan dengan bertanggung jawab setelah berkoordinasi dengan penanggung jawab fasilitas.

\n\n

Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dana operasional dan tunjangan kepada Satuan Pendidikan Keaksaraan Nonformal secara wajar dan berkesinambungan sesuai kemampuan daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengelola anggaran bantuan ini, dan pelaksana kegiatan wajib membuat laporan penggunaan anggaran. Perangkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyiapkan program pemberantasan buta aksara, dan keberhasilan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, termasuk pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja di berbagai tingkatan.

\n\n

Biaya pemberantasan buta aksara dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah. Pemerintah Daerah wajib memperhatikan aspek kemampuan baca tulis aksara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa yang menghalang-halangi, mengganggu kegiatan pengentasan buta aksara diancam kurungan maksimal 3 (tiga) bulan penjara dan denda maksimal 5 (lima) juta rupiah.\n2. Penyelenggara pengentasan buta aksara yang telah mendapatkan bantuan dana dan tidak melaksanakan kewajibannya diancam pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan penjara dan/atau mengembalikan 3 (tiga) kali jumlah seluruh dana bantuan yang telah diterimanya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BALANGAN
REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 24 OF 2012
on
ILLITERACY ERADICATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BALANGAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve the quality of human resources and to ensure the success of the education for all program as one of the millennium development goals (Millenium Development Goals), it is necessary to support literacy skills for all residents, especially in Balangan Regency;
that the current literacy skills of the residents of Balangan Regency still include those who cannot read and write, so a continuous illiteracy eradication movement is needed;
that based on Presidential Instruction Number 5 of 2006 on the National Movement for the Acceleration of Completion of Nine-Year Basic Education and Illiteracy Eradication, the Regent is instructed to immediately implement the national

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b330e676-ebe1-4f7e-ac83-9c5db9f26b98","actionData","errors"]