Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 30 Tahun 2017

(-)

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban administrasi pemerintahan terkait batas wilayah antara Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Ketentuan substansial dalam peraturan ini adalah penetapan batas daerah yang dimulai dari Selat Makassar dan mengikuti serangkaian titik koordinat yang telah ditentukan (PABU dan TK) melalui sungai, jalan, dan titik geografis lainnya hingga mencapai pertigaan batas antara Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Koordinat tersebut bersifat tetap meskipun ada perubahan nama wilayah administratif. Peraturan ini secara spesifik mengatur batas-batas wilayah administratif antara Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mendefinisikan titik-titik koordinat yang menjadi acuan dalam penentuan batas wilayah. Tidak ada pembagian kewenangan antar lembaga atau pembentukan otoritas baru dalam peraturan ini. Hak dan kewajiban subjek hukum tidak diatur secara eksplisit, karena fokus utama adalah pada penetapan batas wilayah administratif.

(-)

(-)