[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b32aa1c8-0ecf-41a8-9d34-8d40afc4c89f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2007","number","22","year","2007","published_date","2007-07-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman-Penataan Ruang-Kawasan-Rawan Bencana-Longsor
2007
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 22, JDIH PUPR
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanya Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;\r\nb. Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor diperlukan agar penataan ruang di kawasan rawan bencana longsor dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah penataan ruang; \n 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;\r\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;\r\n4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;\r\n5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;\r\n7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;\r\n8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen PekerjaanUmum; \n a. memberikan acuan dalam penentuan kawasan yang berpotensi menimbulkan longsor berdasarkan pertimbangan karakteristik fisik alami dan aktifitas manusia yang memberi dampak terjadinya longsor,\r\nb. memberikan acuan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor,\r\nc. memberikan acuan dalam penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2007. \n 148 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penataan ruang kawasan rawan bencana longsor. Latar belakangnya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang memerlukan pedoman untuk penataan ruang di kawasan rawan bencana longsor agar sesuai dengan kaidah penataan ruang.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Penetapan kawasan rawan bencana longsor berdasarkan karakteristik fisik alami dan aktivitas manusia.\n2. Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor.\n3. Penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.\n\nPeraturan ini mengatur ruang lingkup yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penatalaksanaan penataan ruang kawasan rawan bencana longsor. Lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan memuat pengaturan tersebut secara lengkap.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SPATIAL PLANNING GUIDELINES
LANDSLIDE-PRONE DISASTER AREA
REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS NO.22/PRT/M/2007
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
DIRECTORATE GENERAL OF SPATIAL PLANNING
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
DIRECTORATE GENERAL OF SPATIAL PLANNING
JL.PATIMURA NO.20 KEB.BARU, SOUTH JAKARTA
SPATIAL PLANNING GUIDELINES
COASTAL RECLAMATION AREA
REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS NO.40/PRT/M/2007

SPATIAL PLANNING GUIDELINES
LANDSLIDE-PRONE DISASTER AREA
REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS NO.22/PRT/M/2007
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
DIRECTORATE GENERAL OF SPATIAL PLANNING

MINISTER OF PUBLIC WORKS
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS
NUMBER : 22 /PRT/M/2007
CONCERNING
SPATIAL PLANNING GUIDELINES
LANDSLIDE-PRONE DISASTER AREA

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b32aa1c8-0ecf-41a8-9d34-8d40afc4c89f","actionData","errors"]