[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b303ce1a-b288-4463-87d3-0382457984bb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-10-25","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Katingan","place_of_enactment","Kasongan","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan hidup
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyehatan lingkungan untuk menumbuh kembangkan kebersihan dan keindahan kota secara berkelanjutan perlu dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat sehingga terwujud lingkungan kota yang bersih, rapi, dan indah. Pertambahan kota, pertambahan penduduk,dan perubahan pola konsumsi masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan produksi sampah. Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir perlu\r\ndilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna, agar memberikan manfaat secara ekonomi bagi daerah, yang berwawasan lingkungan. \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun\r\n2011. \n BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS DAN TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH; BAB V HAK, EWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA; BAB VI PERIZINAN; BAB VII\r\nPENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH; BAB VIII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI; BAB IX KERJA SAMA; BAB X PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA; BAB XI DATA DAN INFORMASI; BAB XII RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN; BAB XIII PERAN MASYARAKAT; BAB XIV LARANGAN; BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XVI\r\nPENYELESAIAN SENGKETA; BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XVIII PENYIDIKAN; BAB XIX KETENTUAN PIDANA; BAB XX KETENTUAN PERALIHAN; BAB XXI KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 28 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya ekonomi. Latar belakangnya adalah perlunya pengelolaan sampah yang berdaya guna dan berwawasan lingkungan seiring dengan pertambahan kota, penduduk, dan perubahan pola konsumsi.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.
Tugas Pemerintah Daerah meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, penelitian teknologi penanganan sampah, pelaksanaan upaya pengurangan dan penanganan sampah, pengelolaan pendapatan dan perizinan, serta koordinasi antar lembaga.
Pemerintah Daerah berwenang mengatur pengelolaan sampah dari sumber ke TPA, menetapkan kebijakan pengelolaan sampah, menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai standar pemerintah, melakukan pembinaan dan pengawasan, menetapkan lokasi TPS dan TPA, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun sistem tanggap darurat.
Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan pelayanan pengelolaan sampah yang baik, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat juga berkewajiban membersihkan lingkungan, menyediakan tempat sampah, dan membuang sampah ke TPS.
Pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih dan membuang sampah ke TPA, serta menerapkan konsep recycle dan teknologi ramah lingkungan.
Setiap orang yang melakukan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
Pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah (pembatasan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali) dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir).
Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengolahan sampah dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.
Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari TPA.
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah.
Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah melalui pemberian usul dan saran.

","transitional_provisions","1. Pengelola kawasan pemukiman, komersial, industri, khusus, fasilitas umum, sosial, dan lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah wajib menyediakannya paling lama 1 tahun sejak peraturan ini diundangkan.\n2. Lokasi TPS, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan sampah yang telah ada saat peraturan ini diundangkan tetap berlaku dan akan diatur lebih lanjut oleh peraturan bupati.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (1), ayat (2); Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3); Pasal 13; Pasal 15 ayat (1); Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18 ayat (1); Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 21 ayat (1); dan Pasal 25 ayat (1) dapat diancam dengan pidana paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Katingan No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/259806/perda-kab-katingan-no-4-tahun-2023","ee1519b8-b22f-45b9-8b3c-bc100f9f5d0c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER 4 OF 2012
ON
WASTE MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KATINGAN

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that environmental sanitation to foster the growth of cleanliness and beauty of the city in a sustainable manner needs to be carried out by both the local government and the community so as to realize a clean, orderly, and beautiful urban environment;
that the growth of the city, population growth, and changes in community consumption patterns affect the increase in waste production;
that waste management from upstream to downstream needs to be carried out efficiently and effectively, in order to provide economic benefits for the region, which is environmentally sound;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to establish regional regulations on waste

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b303ce1a-b288-4463-87d3-0382457984bb","actionData","errors"]