[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2f592d2-fe14-4141-8e65-88053d606ff8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 201 Tahun 1998 tentang Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kanada Untuk Pengindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 201 Tahun 1998","number","201","year","1998","published_date","1998-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"5d28585c-8ee7-4586-a554-13242175531c","Ratifikasi Perjanjian Internasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kanada Untuk Pengindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1998
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 201, LN. 1998 No. 193, LL SETNEG : 24 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kanada Untuk Pengindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1998. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kanada tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan Kekayaan yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1979.","scope_and_parties","policy_content","

Keputusan Presiden ini bertujuan untuk mengesahkan Protokol Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada yang telah ditandatangani pada 1 April 1998. Protokol ini bertujuan untuk menghindari pajak berganda dan mencegah pengelakan pajak atas penghasilan. Protokol ini menggantikan persetujuan sebelumnya yang ditandatangani pada 16 Januari 1979. Ketentuan substansial dari Protokol ini mencakup perubahan pada definisi pajak yang dicakup, pengertian umum, domisili fiskal, bentuk usaha tetap, pelayaran dan pengangkutan udara, dividen, bunga, royalti, keuntungan atas pemindahtanganan harta, jasa profesional, pekerjaan dalam hubungan kerja, pensiun, dan penghindaran pajak berganda. Protokol ini juga menambahkan ketentuan baru terkait ketentuan lain-lain dan mengatur bahwa Protokol ini akan berlaku setelah pertukaran instrumen ratifikasi.

","transitional_provisions","1. Protokol ini akan diratifikasikan dan instrumen ratifikasi akan dipertukarkan secepat mungkin. 2. Protokol ini akan berlaku saat pertukaran instrumen ratifikasi dan ketentuan-ketentuannya akan berlaku sehubungan dengan masa pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya sesudah berlakunya Protokol ini. 3. Ketentuan-ketentuan Protokol Persetujuan yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1979 akan berhenti berlaku sehubungan dengan masa pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya sesudah berlakunya Protokol ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PRESIDENTIAL DECREE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 201 OF 1998
CONCERNING
RATIFICATION OF THE PROTOCOL OF AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF CANADA FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF
TAX EVASION ON INCOME

Considering:

that in Jakarta, on April 1, 1998, the Government of the Republic of Indonesia signed the Protocol of Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Canada for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Tax Evasion on Income, as a result of negotiations between the delegations of the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Canada;
that in connection with this, and in accordance with the Mandate of the President of the Republic of Indonesia to the Chairman of the House of Representatives Number 2826/HK/1960 dated August

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2f592d2-fe14-4141-8e65-88053d606ff8","actionData","errors"]