[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2ea5465-925f-4a52-a2cb-9e74f863dfcc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009","number","1","year","2009","published_date","2009-06-17","effective_date","2009-07-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sintang","place_of_enactment","Sintang","theme","Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2009/NO.1, TLD NO.1, LL KAB. SINTANG: 44 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.8 Tahun 1981, UU No.28 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.14 Tahun 2005, PP No.30 Tahun 1980, PP No.27 Tahun 1990, PP No.28 Tahun 1990, PP No.29 Tahun 1990, PP No.72 Tahun 1991, PP No.73 Tahun 1991, PP No.38 Tahun 1992, PP No.39 Tahun 1992, PP No.19 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.55 Tahun 2007, PP No.47 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, Perda Sintang No.8 Tahun 2006, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan, Ruang Lingkup dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah, Orang Tua dan Masyarakat, Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendididkan Formal, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Lokal, Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Asing, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Evaluasi, Akreditasi, Pengawasan, Wajib Belajar, Partisipasi Masyarakat, Pendanaan Pendidikan, Penyidikan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009. \n Peraturan Daerah ini memiliki 39 halaman dan 5 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk:\n\n- Menyediakan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan mampu berkompetensi di pasar kerja.\n- Menampung anak usia sekolah sesuai jenjang, jalur, dan jenis pendidikan.\n- Memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan dan kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan.\n- Memutakhirkan data dan informasi pendidikan.\n- Meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar.\n- Mengembangkan manajemen pendidikan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi anggaran pendidikan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n- Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengelola, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.\n- Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pendidikan, mendayagunakan tenaga pendidik, menyediakan anggaran pendidikan, menyelenggarakan wajib belajar, dan membantu penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu atau berprestasi.\n- Hak dan kewajiban masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu, serta berpartisipasi dalam kemajuan pendidikan.\n- Kewajiban satuan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik, menerapkan manajemen berbasis sekolah, dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).\n- Pengaturan mengenai penerimaan peserta didik, mutasi, pendirian, penegerian, pengintegrasian, dan penutupan satuan pendidikan formal.\n- Ketentuan mengenai kurikulum pendidikan formal, bahasa pengantar, dan penyelenggaraan pendidikan nonformal, pendidikan anak usia dini, pendidikan khusus, pendidikan keagamaan, serta pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal.\n- Pengaturan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, evaluasi, akreditasi, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.","transitional_provisions","1. Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat ini ditetapkan belum mengacu pada peraturan daerah ini tetap berlaku sampai pada saat peraturan daerah ini diberlakukan secara efektif.\n2. Selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah ditetapkan peraturan daerah ini penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal sudah melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan daerah ini.","sanctions","1. Bupati berwenang memberikan sanksi administrasi terhadap penyelenggara pendidikan yang melanggar Peraturan Daerah ini.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa teguran/peringatan, pencabutan izin, atau pembubaran.\n3. Pelanggaran oleh Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.\n4. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SINTANG REGENCY GOVERNMENT

SINTANG REGENCY REGULATION
NUMBER 1 OF 2009
on
EDUCATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SINTANG,

Considering / Whereas:

that education is a system consisting of components of students, educators and education personnel, curriculum, infrastructure, funds, social, economic, cultural, political, technological environment, and community participation;
that in order to guarantee equal educational opportunities, improve the quality of education, and improve human resources so that they are able to face globalization, it is necessary to regulate the administration of education in Sintang Regency;
that based on the considerations as intended in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Sintang Regency Regulation on the administration of Education in Sintang Regency;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 27 of 1959 on Stipulation of Emergency Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2ea5465-925f-4a52-a2cb-9e74f863dfcc","actionData","errors"]