[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2e80b1c-911f-4e42-a03d-083cda77c26d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 3 Tahun 2007","number","3","year","2007","published_date","2007-04-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Rawas","place_of_enactment","Muara Beliti","theme","Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN-PERMUSYAWARATAN-DESA
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2007/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 PP No. 72 Tahun 2005, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Badan Permusyawaratan Desa. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai kedudukan, tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa; jumlah anggota BPD; syarat menjadi anggota BPD; mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD; pimpinan BPD; pengesahan pimpinan dan anggota BPD; sumpah dan janji anggota BPD; fungsi dan wewenang BPD; hak, kewajiban dan larangan BPD; pemberhentian dan masa keanggotaan BPD; penggantian anggota dan pimpinan BPD; peraturan tata tertib BPD; keuangan BPD; serta tindakan penyidikan anggota BPD. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2000 Nomor 7, Seri D).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Musi Rawas. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas menyalurkan pendapat masyarakat dalam setiap rencana yang diajukan Kepala Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, antara 5 hingga 11 orang, disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat, terdiri dari unsur keterwakilan wilayah, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, atau pemuka masyarakat lainnya, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Masa jabatan BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD diatur secara rinci, termasuk pembentukan panitia, rapat penetapan, dan pelantikan anggota BPD. Pimpinan BPD terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota BPD. Pimpinan dan Anggota BPD mengucapkan sumpah/janji di hadapan masyarakat. BPD memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta memiliki wewenang membahas rancangan peraturan desa, melaksanakan pengawasan, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali aspirasi masyarakat, dan menyusun tata tertib BPD. Anggota BPD memiliki hak meminta keterangan, menyatakan pendapat, mengajukan rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, serta memperoleh tunjangan. Anggota BPD memiliki kewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mentaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi, mempertahankan keutuhan NKRI, menyerap aspirasi masyarakat, memproses pemilihan kepala desa, mendahulukan kepentingan umum, menghormati nilai sosial budaya, dan menjaga norma dan etika. Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi pelaksana kegiatan/proyek desa, merugikan kepentingan umum, melakukan korupsi, menyalahgunakan wewenang, dan melanggar sumpah/janji jabatan. Anggota BPD dapat diberhentikan karena berbagai alasan, termasuk meninggal dunia, mengundurkan diri, berakhir masa jabatan, tidak memenuhi syarat, menjadi terdakwa/terpidana, tidak dapat melaksanakan tugas, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan, melanggar larangan, dan terlibat narkoba. Penggantian anggota dan pimpinan BPD diatur mekanismenya. BPD mengadakan rapat secara berkala dan memiliki keuangan yang diatur dalam APB Desa. Anggota BPD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan/pendapat dalam rapat, kecuali jika melanggar ketentuan kerahasiaan. Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD memerlukan persetujuan Bupati, kecuali tertangkap tangan.","transitional_provisions","1. Masa Jabatan Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF MUSI RAWAS REGENCY
NUMBER 3 OF 2007
on
VILLAGE CONSULTATIVE BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUSI RAWAS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 42 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2005 on Villages (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2005 Number 158, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4587), it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Musi Rawas Regency on the Village Consultative Body. \n \n
Bearing in Mind :	\n \n Law Number 28 of 1959, on the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatera (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 73, Supplement to the State Gazette Number 1821); \n Law Number 10 of 2004 on the Formation of Legislation (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2e80b1c-911f-4e42-a03d-083cda77c26d","actionData","errors"]