[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2e4a7b6-b122-46af-a68a-1528890fb989","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Dan Sarana Kesehatan Swasta","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 8 Tahun 2005","number","8","year","2005","published_date","2005-11-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Baubau","place_of_enactment","Baubau","theme","Retribusi Izin Penyelenggaraan Dan Sarana Kesehatan Swasta","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PENYELENGGARAAN - KESEHATAN
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2005/ NO. 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Penyelenggaraan Dan Sarana Kesehatan Swasta
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mengatur penyelenggaraan dan sarana kesehatan swasta di Kota Bau-Bau sebagai mitra Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu sumber penerimaan melalui sektor Retribusi, maka perlu ditetapkan obyek dan besarnya tarif Retribusi Izin Penyelenggaraan dan Sarana Kesehatan Swasta. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah. \n UU No. 8 Tahun 1981; UU No.23 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 13 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Kepres No. 44 Tahun 1999; Perda Kota Bau-Bau No. 3 Tahun 2003 Sebagaima telah diubah dengan Perda Kota Bau-Bau No. 5 Tahun 2004. \n Ketentuan Umum,. Ruang lingkup,. bentuk usaha,. Pengaturan usaha,. Perizinan,. Tata Cara dan syarat-syarat permohonan izin usaha,. Kewajiban,. Ketentuan-ketentuan pemungutan retribusi,. Pembatalan Izin, Pencabutan izin,. Ketentuan pidana,. Penyidikan,. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian,. Ketentuan lain-lain,. Ketentuan peralihan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14 ).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 8 Tahun 2005 mengatur tentang retribusi izin penyelenggaraan dan sarana kesehatan swasta di Kota Bau-Bau. Latar belakangnya adalah untuk mengatur penyelenggaraan dan sarana kesehatan swasta sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan masyarakat, yang menjadi sumber penerimaan daerah melalui retribusi. Tujuannya adalah mengatur pelaksanaan izin penyelenggaraan dan sarana kesehatan swasta, memberikan jaminan kepada masyarakat melalui kontrol pemerintah terhadap penyedia layanan kesehatan swasta, dan menyediakan dasar hukum yang efektif dalam pembangunan daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup kewajiban setiap orang atau badan yang bergerak di bidang penyelenggaraan dan penyedia sarana layanan kesehatan masyarakat di luar fasilitas pemerintah daerah untuk memperoleh izin. Jenis izin yang diatur meliputi izin praktik perorangan dan berkelompok untuk dokter umum dan spesialis, izin kerja apoteker dan asisten apoteker, izin praktik bidan dan perawat, serta izin untuk laboratorium kesehatan, apotek, toko obat, optikal, klinik fisioterapi dan kebugaran, salon kecantikan, pengobat tradisional, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, sertifikat laik sehat, rekomendasi perbekalan farmasi, izin balai pengobatan, dan izin rumah bersalin. Peraturan ini juga mengatur tentang retribusi yang dikenakan untuk izin-izin tersebut, termasuk struktur tarif berdasarkan jenis izin dan wilayah pemungutan retribusi.","transitional_provisions","1. Terhadap obyek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.\n2. Terhadap obyek retribusi yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dikenakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BAU-BAU CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 8 YEAR 2005
ON
LEVY FOR PRIVATE HEALTH
ORGANIZATION AND FACILITIES PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BAU-BAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to regulate the organization and private health facilities in the City of Bau-Bau as partners of the Regional Government in the field of public health services which is one source of revenue through the Levy sector, it is necessary to stipulate the object and amount of the Levy tariff for Private Health Organization and Facilities Permits;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Levy for Private Health Organization and Facilities Permits.

In View of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2e4a7b6-b122-46af-a68a-1528890fb989","actionData","errors"]