[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2df84bc-f8e4-4470-85bf-f42b21e8a1bd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2017 tentang PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2017","number","12","year","2017","published_date","2017-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sungai Penuh","place_of_enactment","Sungai Penuh","theme","PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN - PEMBINAAN - GUDANG
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2017/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menciptakan kepastian berusaha dan mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan perlu dilakukan Penataan dan Pembinaan Gudang;\r\nSesuai dengan perkembangan perindustrian dan perdagangan saat ini banyak penyelenggaraan pergudangan dan tempat penyimpanan barang, sehingga perlu dilakukan Penataan dan Pembinaan Gudang. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendag No. 22/M-DAG/PER/3/2016; Permendag No. 90/M-DAG/PER/12/2014. \n Perda ini mengatur mengenai Penataan dan Pembinaan Gudang, meliputi: Maksud dan Tujuan; Pendaftaran Gudang; Pencatatan Administrasi Gudang; Pelaporan; Kawasan Pergudangan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017. \n Gudang yang sudah ada sebelum Perda ini berlaku, wajib didaftarkan sesuai dengan Perda ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perda ini berlaku.\r\nTDG yang telah diterbitkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku TDG berakhir dan wajib diperpanjang sesuai dengan Perda ini.\r\nPengelola Gudang wajib melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 12 ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan. \n 15 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M-DAG/PER/12/ 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang bertujuan untuk menciptakan tertib niaga, kelancaran distribusi barang, dan kepastian hukum bagi pemilik/pengelola gudang serta pemerintah daerah.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Pendaftaran Gudang: Setiap pemilik gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang dilimpahkan kewenangannya. Proses pendaftaran meliputi pengajuan permohonan dengan persyaratan dokumen tertentu.
Penggolongan Gudang: Gudang diklasifikasikan menjadi Gudang Tertutup (Golongan A, B, C, dan D) dan Gudang Terbuka berdasarkan luas dan kapasitas penyimpanan.
Pencatatan Administrasi Gudang: Pengelola gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, baik secara manual maupun elektronik.
Pelaporan: Kepala SKPD yang membidangi perdagangan wajib melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG secara berkala. Pengelola gudang yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi gudang.
Kawasan Pergudangan: Pemerintah Daerah dapat menetapkan lokasi atau kawasan khusus untuk pengembangan jasa usaha pergudangan.
Pembinaan dan Pengawasan: Walikota menugaskan Kepala SKPD yang membidangi perdagangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran gudang, penyimpanan barang, dan pelaporan.

\n\n

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Pemilik Gudang:

Wajib memiliki TDG.
Wajib mendaftar ulang TDG setiap 5 tahun.
Wajib mengajukan permohonan penggantian atau perubahan TDG jika ada kerusakan atau perubahan data.

Pengelola Gudang:

Wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang.
Wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi gudang (khusus untuk barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting).
Wajib memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang jika diminta.

","transitional_provisions","1. Gudang yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib didaftarkan sesuai dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.\n2. TDG yang telah diterbitkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku TDG berakhir dan wajib diperpanjang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n3. Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 12 ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pemilik Gudang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi penutupan gudang atau denda.\n2. Pelanggaran terhadap data dan informasi yang tercantum dalam TDG sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3), Pemilik Gudang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan TDG.\n3. Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang perdagangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SUNGAI PENUH
THE PROVINCE OF JAMBI

REGIONAL REGULATION OF SUNGAI PENUH CITY
NUMBER 12 OF 2017
on
STRUCTURING AND DEVELOPMENT OF THE WAREHOUSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SUNGAI PENUH,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to create business certainty and encourage the smooth distribution of traded goods, it is necessary to carry out Structuring and Development of the Warehouse;
that in accordance with the current development of industry and trade, there are many warehousing and goods storage facilities, so it is necessary to carry out Structuring and Development of the Warehouse;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Sungai Penuh City on Structuring and Development of the Warehouse;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Articl

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2df84bc-f8e4-4470-85bf-f42b21e8a1bd","actionData","errors"]