[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2d7705d-8051-45d7-8e46-b11c3d04c114","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2024 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-10-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tebo","place_of_enactment","Muara Tebo","theme","TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD 2024 (4) : 16 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Prov. Jambi No. 3 Tahun 2021 \n Ketentuan umum, penetapan cadangan pangan, penanggulangan krisis pangan, sistem informasi cadangan pangan, peran serta masyarakat, pengawasan dan pelaporan, pendanaan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2024. \n 16 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tebo. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Tujuan dari peraturan ini adalah:

Mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau.
Mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan.
Memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat, rawan Pangan pasca bencana, dan/atau terjadinya gejolak harga.

Ketentuan Substansial:

Penetapan Cadangan Pangan: Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah paling sedikit satu tahun sekali. Penetapan ini mempertimbangkan kebutuhan konsumsi masyarakat, potensi sumber daya Pangan daerah, produksi bahan Pangan Pokok Tertentu, kebutuhan penanggulangan Keadaan Darurat, dan kerawanan Pangan.
Penyelenggaraan Cadangan Pangan: Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Masyarakat. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah atau Pelaku Usaha Pangan/koperasi. Penyelenggaraan meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran/pelepasan.
Pengadaan: Diutamakan pembelian produksi dalam negeri dari petani. Harga pembelian ditetapkan oleh Pemerintah, Gubernur, atau Bupati.
Pengelolaan: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketahanan Pangan bertanggung jawab mengelola Cadangan Pangan. Dapat bekerja sama dengan pihak lain jika tidak memiliki gudang atau kemampuan perawatan.
Penyaluran dan Pelepasan: Bupati berwenang melaksanakan penyaluran dan pelepasan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga, bencana alam/sosial, dan Keadaan Darurat. Pelepasan dapat dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.
Cadangan Pangan Pemerintah Desa: Pemerintah Desa menyelenggarakan Cadangan Pangan dengan membentuk Unit Pengelola. Pengadaan bersumber dari produksi desa setempat.
Cadangan Pangan Masyarakat: Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
Penanggulangan Krisis Pangan: Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan Pangan untuk menanggulangi Krisis Pangan. Bupati menetapkan status Kedaruratan Krisis Pangan.
Sistem Informasi Cadangan Pangan: Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi. Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
Pengawasan dan Pelaporan: Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan. Perangkat Daerah melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan kepada Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pengelola Cadangan Pangan dan pelaku usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pengusulan pencabutan izin usaha, dan/atau pembatalan kerjasama pengelolaan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TEBO
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TEBO REGENCY
NUMBER 4 OF 2024
CONCERNING
PROCEDURES FOR ORGANIZING FOOD RESERVES
OF THE REGIONAL GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TEBO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 20 paragraph (1) of Government Regulation Number 17 of 2015 concerning Food Security and Nutrition, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Procedures for Organizing Food Reserves of the Regional Government; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 54 of 1999 concerning the Establishment of Sarolangun Regency, Tebo Regency, Muaro Jambi Regency and East Tanjung Jabung Regency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 182, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2d7705d-8051-45d7-8e46-b11c3d04c114","actionData","errors"]