[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2ca3a10-9c3e-4846-9b6a-bf5c162f8e05","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_112":113,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2025","number","6","year","2025","published_date","2025-03-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyuwangi","place_of_enactment","Banyuwangi","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepegawaian-penghasilan asn
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 NOMOR 6
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta seiring dengan agenda reformasi birokrasi berdampak, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). \n Peraturan ini mengatur perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada pasal 4, pasal 5, pasal 9, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 24, pasal 28, pasal 33, dan pasal 34.a. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2025. \n Mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seiring dengan agenda reformasi birokrasi. Kebijakan ini mengatur perubahan mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketentuan substansial yang diatur meliputi penyesuaian kriteria pemberian TPP berdasarkan beban kerja, termasuk aktivitas di luar jam kerja dan pendampingan pimpinan, serta penggunaan aplikasi Beraksi. Selain itu, diatur mengenai komponen penilaian prestasi kerja yang mencakup capaian kinerja individu, capaian kinerja organisasi, dan ekspektasi pimpinan. Peraturan ini juga merinci kategori TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, seperti insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, jasa pelayanan kesehatan, serta tunjangan profesi guru. Terdapat pula penyesuaian daftar instansi yang berhak menerima TPP berdasarkan kondisi kerja, serta mekanisme penilaian kinerja melalui sistem SIM-K dan e-Kinerja. Sebagai bentuk apresiasi, peraturan ini memperkenalkan pemberian reward bagi SKPD atau ASN yang meraih prestasi tinggi atau penghargaan tingkat nasional.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. ASN dapat dikenai sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP jika menguasai/memanfaatkan aset daerah secara tidak sah, belum menyelesaikan kerugian negara/daerah, atau terbukti menerima gratifikasi.\n2. Sanksi penundaan pembayaran TPP dapat dicabut apabila ASN telah menyelesaikan kewajiban pengembalian aset atau kerugian negara.\n3. ASN dapat dikenai sanksi administratif berupa pemotongan pembayaran TPP sebesar 5% selama 1 bulan untuk hukuman disiplin ringan dan 10% selama 3 bulan untuk hukuman disiplin sedang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[107],{"_108":109,"_110":111},"text","Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara","link","","partially_amended_by",[114],{"_108":115,"_110":116,"_36":117},"Perbup Kab. Banyuwangi No. 8 Tahun 2026 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI","https://peraturan.bpk.go.id/Details/350212/perbup-kab-banyuwangi-no-8-tahun-2026","4cd01d80-a0d9-47d0-be47-4eadcb9c522e","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF BANYUWANGI
EAST JAVA PROVINCE
COPY
REGULATION OF THE REGENT OF BANYUWANGI
NUMBER 6 OF 2025
CONCERNING
AMENDMENT TO REGULATION OF THE REGENT OF BANYUWANGI NUMBER 18 OF 2024
CONCERNING
ADDITIONAL EMPLOYEE INCOME FOR STATE CIVIL APPARATUS

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

REGENT OF BANYUWANGI,

Considering :

that in order to improve performance within the Banyuwangi Regency Government, guided by the provisions of Article 58 paragraph (3) of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2ca3a10-9c3e-4846-9b6a-bf5c162f8e05","actionData","errors"]