[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2c60591-859a-4578-bba7-617b047d1de4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pasar Pemerintah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2019","number","7","year","2019","published_date","2019-06-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Pasar Pemerintah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pasar - pemerintah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2019/255
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pasar Pemerintah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan untuk mendorong Pasar Pemerintah pengelolaan Pasar Pemerintah di Kota Cimahi telah diatur dengan Perda kota Cimahi no,. 2 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perda tentang Pasar pemerintah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UD NRI Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengelolaanm Pemanfataan, Sumber Penerimaan, Pemberdayaan Dan Perlindungan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Kewajiban Dan Larangan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019. \n Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 dicabut. \n 20 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 172)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Cimahi. Latar belakangnya adalah untuk mendorong Pasar Pemerintah agar mampu berkompetisi dengan pusat perbelanjaan modern, mengingat Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 2 Tahun 2014) dianggap kurang memadai.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Perencanaan Pasar Pemerintah (fisik dan non-fisik) yang meliputi penentuan lokasi, penyediaan fasilitas, dan standar operasional.\n2. Kelembagaan pengelolaan pasar oleh UPTD.\n3. Persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha, termasuk kepemilikan SITU dan sanksi administratif atas pelanggaran.\n4. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengelolaan pasar.\n5. Penentuan tema pasar oleh Wali Kota.\n6. Pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar.\n7. Pemanfaatan pasar melalui sewa, retribusi, dan kerjasama pemanfaatan.\n8. Sumber penerimaan pasar dari sewa, retribusi, dan hasil kerjasama pemanfaatan.\n9. Pemberdayaan pasar melalui peningkatan profesionalisme pengelola, kompetensi pedagang, dan kualitas sarana fisik.\n10. Perlindungan pasar, pedagang, pelaku usaha, dan konsumen.\n11. Pembinaan dan pengawasan oleh Wali Kota.\n12. Pendanaan pengelolaan pasar dari APBD dan sumber lain yang sah.\n13. Kewajiban dan larangan bagi pemanfaat pasar.","transitional_provisions","1. Izin Pemanfaatan Kios (IPK) atau surat lain yang disamakan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku hingga habis masa berlakunya.","sanctions","Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[98],{"_99":100,"_101":102},"text","Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF CIMAHI CITY
NUMBER 255 YEAR 2019

REGIONAL REGULATION OF CIMAHI CITY
NUMBER 7 YEAR 2019
CONCERNING
GOVERNMENT MARKET

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIMAHI,

Considering:

that the Indonesian economy is structured based on the principle of kinship with the main objective of realizing welfare for all people;
that to encourage the Government Market to be able to compete and be competitive with shopping centers and supermarkets, it is necessary to regulate the management of the Government Market professionally so that it can grow and develop harmoniously, need each other, strengthen each other and benefit each other;
that the management of the Government Market in Cimahi City has been regulated by Cimahi City Regional Regulation Number 2 of 2014 concerning Government Market Management, where with the development of the times it is felt that the Regional Regulation has many shortcomings so it needs to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2c60591-859a-4578-bba7-617b047d1de4","actionData","errors"]