Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2014

Peraturan ini bertujuan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015. Penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RKPD dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun RKPD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan kerangka ekonomi daerah, program prioritas, dan rencana kerja serta pendanaan. RKPD juga harus selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang tahapan penyusunan RKPD, termasuk persiapan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, hingga penetapan RKPD. Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk menyampaikan peraturan tentang RKPD kepada pemerintah pusat dan provinsi terkait.