[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2b63e9b-a37a-4e8d-9781-7941c763327a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-08-13","effective_date","2018-08-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ternate","place_of_enactment","Ternate","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin usaha perikanan-retribusi
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 173
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN\r\n
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8948 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, maka beberapa ketentuan yang dibatalkan dalam peraturan daerah dimaksud perlu diubah/dicabut; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kota Ternate No. 25 Tahun 2011. \n Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 85) diubah sebagai berikut :\r\n1.\tKetentuan Pasal 1 angka 2 diubah, dan angka 10, angka 11, dan angka 13 dihapus\r\n2.\tKetentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dihapus, serta diantara huruf b, dan huruf c ditambahkan satu huruf\r\n3.\tKetentuan Pasal 7 ayat (2) diubah\r\n4.\tPasal 30 dihapus\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018. \n Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan \n 6 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 85)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pembagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8948 Tahun 2016 yang membatalkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011.

Ketentuan Substansial:

Pasal 1: Mengubah ketentuan angka 2 dan menghapus angka 10, 11, dan 13.
Pasal 3: Mengubah ayat (1), menghapus ayat (2) huruf a, b, c, dan d, serta menambahkan huruf bb. Objek retribusi adalah pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang pembudidayaan ikan.
Pasal 7: Mengubah ayat (2) mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi. Tarif Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya ditetapkan sebesar Rp.150.000,-/tahun.
Pasal 30: Dihapus.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF TERNATE
NORTH MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TERNATE CITY
NUMBER 5 OF 2018
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF TERNATE CITY
NUMBER 25 OF 2011 CONCERNING FISHERY BUSINESS LICENSE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TERNATE,

Considering:

that based on the division of governmental affairs in the marine and fisheries sector, as stated in Appendix letter Y of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which states that the authority of the district/city regional government in issuing Fishery Business Licenses in the field of aquaculture whose business is within 1 (one) district/city area;
that to follow up on the Decree of the Minister of Home Affairs Number 188.34-8948 of 2016 concerning the Cancellation of Several Provisions of Ternate City Regional Regulation Number 25 of 2011 concerning Fishery Business License Retribution, several provisions that have been canceled in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2b63e9b-a37a-4e8d-9781-7941c763327a","actionData","errors"]