[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2b497b2-82ef-4584-87e5-f9b6678920c9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-08-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/NO.6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa koperasi merupakan badan usaha sekaligus gerakan \r\nekonomi rakyat yang memiliki kedudukan dan peran \r\nstrategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan \r\nsosial masyarakat, mempertinggi kualitas kehidupan \r\nmasyarakat, memperkokoh perekonomian masyarakat, \r\nserta mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur \r\nberlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945 dan asas kekeluargaan;\r\nb. bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta koperasi \r\nuntuk meningkatkan perekonomian di daerah sekaligus \r\nmewujudkan komitmen Pemerintah Daerah untuk \r\nmengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan \r\nekonomi, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang \r\ninklusif maka diperlukan pemberdayaan dan pelindungan \r\nkoperasi di Daerah;\r\nc. bahwa diperlukan pedoman dan payung hukum dalam \r\npemberdayaan dan pelindungan Koperasi di Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan \r\nKoperasi;\r\n \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah \r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang \r\nNomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan; Perizinan Usaha dan Usaha Koperasi; Pendataan Koperasi; Pemberdayaan Koperasi; Pelindungan Koperasi; Kewajiban dan Larangan; Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Koperasi dan Pelindungan Koperasi; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; Pendaan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024. \n Jumlah Halaman: 20 HLM; Penjelasan: 7 HLM. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan dan melindungi koperasi di Kabupaten Bantul. Latar belakangnya adalah koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat umum, meningkatkan peran koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi, memberikan perlindungan hukum dan usaha kepada koperasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam memajukan koperasi, serta menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi, memberikan izin usaha simpan pinjam, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, serta menyelenggarakan pengawasan koperasi. Peraturan ini juga mengatur tentang perizinan usaha koperasi, jenis usaha koperasi (tunggal usaha dan serba usaha), usaha koperasi yang melaksanakan prinsip syariah, dan kelebihan kemampuan pelayanan koperasi.

Hak dan kewajiban subjek hukum diatur dalam peraturan ini, termasuk kewajiban koperasi untuk memiliki perizinan berusaha, mengutamakan pelayanan kepada anggota, memelihara administrasi yang tertib, dan menyampaikan laporan secara periodik. Koperasi juga dilarang melakukan praktik monopoli, persaingan tidak sehat, praktik rentenir, dan usaha yang bertentangan dengan nilai dan prinsip perkoperasian.

","transitional_provisions","sanctions","1. Koperasi yang tidak memenuhi kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan koperasi, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan/atau pembubaran koperasi.\n2. Koperasi yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan koperasi, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan/atau pembubaran koperasi.\n3. Kelompok usaha masyarakat yang tidak berbadan hukum koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau penghentian kegiatan usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BANTUL
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 6 OF 2024
on
EMPOWERMENT AND PROTECTION OF COOPERATIVES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

Whereas :

that cooperatives are business entities as well as people's economic movements that shall have a strategic position and role in improving the economic and social welfare of the community, improving the quality of life of the community, strengthening the people's economy, and realizing an advanced, just and prosperous society based on Pancasila, the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA and the principle of kinship;
that in order to realize the role and participation of cooperatives to improve the economy in the region as well as realize the commitment of the Regional Government to alleviate poverty, reduce economic inequality, and realize inclusive economic growth, it is necessary to empower and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2b497b2-82ef-4584-87e5-f9b6678920c9","actionData","errors"]