[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2ae210c-7c8b-4652-9036-66e360d1c5ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2009","number","6","year","2009","published_date","2009-03-14","effective_date","2009-06-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PELAYANAN-administrasi-kependudukan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Tahun 2009 No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan diberlakukan Undang-Undang 23\r\nTahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan\r\ndan sesuai Pasal 107 dan Pasal 108 Peraturan\r\nPresiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang\r\nPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran\r\nPenduduk dan Pencatatan Sipil, maka Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun\r\n2002 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran\r\nPenduduk dan Catatan Sipil perlu diganti \n Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun\r\n2000; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali\r\ndiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor- 152 -\r\n12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung\r\nNomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung\r\nNomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung\r\nNomor 15 Tahun 2008; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi pelayanan administrasi kependudukan, termasuk objek dan subjek retribusi. Objek retribusi mencakup berbagai layanan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan subjek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan tersebut. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2009. \n 24 hlm beserta penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 44).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung. Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyempurnakan ketentuan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi.

\n\n

Obyek retribusi meliputi pelayanan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Pencatatan Sipil, perubahan akta pencatatan sipil, pembatalan akta pencatatan sipil, kutipan ke-2 akta pencatatan sipil, alih bahasa akta pencatatan sipil, pelaporan/mutasi biodata di luar negeri, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD), Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri, Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri, dan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas.

\n\n

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Retribusi ini digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

\n\n

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Bupati. Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus dan diberikan tanda bukti penerimaan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau dikenakan denda sesuai ketentuan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TEMANGGUNG REGENCY
NUMBER 6 OF 2009
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE FOR POPULATION ADMINISTRATION SERVICES
IN TEMANGGUNG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TEMANGGUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration and in accordance with Article 107 and Article 108 of Presidential Regulation Number 25 of 2008 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, the Regional Regulation of Temanggung Regency Number 9 of 2002 concerning Local Service Charge for Population Registration and Civil Registry Services needs to be replaced;
that in connection with the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation of Temanggung Regency concerning Local Service Charge for Population Administration Services in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2ae210c-7c8b-4652-9036-66e360d1c5ef","actionData","errors"]