[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2a97315-26a4-4761-9b2f-85f610d0b8fb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2020-04-22","effective_date","2020-04-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau","place_of_enactment","Pulang Pisau","theme","Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia - Desa
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/03
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1)\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016\r\ntentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun\r\n2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4\r\nTahun 2016. \n Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya\r\nmerupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan\r\nditetapkan secara demokratis \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020. \n Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2020 \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007 Nomor 06).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi di tingkat desa. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Ketentuan Substansial:

Kedudukan dan Kewenangan BPD: BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa, termasuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD berwenang mengadakan pertemuan dengan masyarakat, menyampaikan aspirasi, mengajukan rancangan Peraturan Desa, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa, meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menyatakan pendapat, mengawal aspirasi masyarakat, menyusun peraturan tata tertib BPD, menyampaikan laporan hasil pengawasan, dan menyusun usulan rencana biaya operasional BPD.
Hak, Kewajiban, dan Larangan Anggota BPD: Anggota BPD memiliki hak mengawasi dan meminta keterangan, menyatakan pendapat, dan mendapatkan biaya operasional. Mereka juga berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih, mendapat tunjangan, memperoleh pengembangan kapasitas, dan memperoleh penghargaan. Anggota BPD wajib memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mendahulukan kepentingan umum, menghormati nilai sosial budaya, menjaga norma dan etika, serta mengawal aspirasi masyarakat. Anggota BPD dilarang merugikan kepentingan umum, melakukan korupsi, menyalahgunakan wewenang, melanggar sumpah/janji jabatan, merangkap jabatan, menjadi pelaksana proyek Desa, menjadi pengurus partai politik, menjadi anggota organisasi terlarang, dan merangkap jabatan pada lembaga yang pengangkatannya melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPD: Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Syarat menjadi anggota BPD antara lain bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh Pancasila, berusia minimal 20 tahun, berpendidikan minimal SMP, bukan Perangkat Desa, bersedia dicalonkan, bertempat tinggal di wilayah pemilihan, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, tidak pernah dihukum penjara minimal 5 tahun, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, antara 5 sampai 9 orang, tergantung jumlah penduduk Desa. Anggota BPD berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.
Susunan dan Mekanisme Kerja BPD: Kelembagaan BPD terdiri atas Pimpinan BPD (ketua, wakil ketua, sekretaris) dan Bidang (penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa). BPD menyusun peraturan tata tertib BPD yang memuat keanggotaan, waktu musyawarah, fungsi, tugas, hak, kewajiban, kewenangan BPD, pengaturan mengenai pimpinan musyawarah, tata cara musyawarah, tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD, dan pembuatan berita acara musyawarah BPD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PULANG PISAU
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PULANG PISAU REGENCY
NUMBER 3 OF 2020
CONCERNING
VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PULANG PISAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 73 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 110 of 2016 concerning the Village Representative Body, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Village Representative Body; \n \n
In View of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 5 of 2002 concerning the Establishment of Katingan Regency, Seruyan Regency, Sukamara Regency, Lamandau Regency, Gunung Mas Regency, Pulang Pisau Regency, Murung Raya Regency, and East Barito Regency in Central Kalimantan (State Gazette of 2002 Number 18,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2a97315-26a4-4761-9b2f-85f610d0b8fb","actionData","errors"]