[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2a64792-d5f4-4450-9d9e-9e8a65204f8f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 12 Tahun 2008 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 12 Tahun 2008","number","12","year","2008","published_date","2008-12-29","effective_date","2008-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat","place_of_enactment","Salak","theme","PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2008/ No. 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengamankan barang milik daerah, menyeragamkan langkah-langkah pengelolaan, memberikan kepastian hukum, menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, mewujudkan akuntabilitas, serta mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, dan efisien. Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DIPPEKADE), Kepala Unit Kerja, Pemegang Barang/Bendaharawan Barang, dan Pengurus Barang. Sekretaris Daerah berkedudukan sebagai pengelola barang milik daerah. Pengelolaan barang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna), pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, serta pemindahtanganan. Pengadaan barang dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, daya saing, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Pemanfaatan barang milik daerah diatur melalui mekanisme pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Pengamanan barang meliputi pengamanan administrasi, fisik, dan hukum. Penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna serta penghapusan dari daftar barang milik daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan melalui penjualan, ruilslag/tukar menukar, atau hibah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, dan/atau denda dan/atau ganti rugi.\n2. Pelanggaran kewajiban yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 dikenakan tambahan sanksi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PAKPAK BHARAT REGENCY
NUMBER 12 OF 2008
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS
GOVERNMENT OF PAKPAK BHARAT REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PAKPAK BHARAT,

\n\n \n \n

Considering:

that regional assets as one of the important elements in the administration of government and regional development, the regional assets need to be managed in an orderly manner so that they can be utilized optimally in order to support the implementation of Regional Autonomy;
that in order to secure regional assets, it is necessary to strengthen the administration of management professionally;
that in order to implement the provisions of Article 81 of Government Regulation Number 6 of 2006 concerning Management of State/Regional Assets, it is necessary to regulate the management of Regional Assets of the Pakpak Bharat Regency Government;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2a64792-d5f4-4450-9d9e-9e8a65204f8f","actionData","errors"]