[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2a55807-bca2-49f8-9e3b-77b85bee5610","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kapuas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2019","number","8","year","2019","published_date","2019-06-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas","place_of_enactment","Kuala Kapuas","theme","Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kapuas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lembaga Penyiaran Publik
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2019/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan dapat memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;\r\nb. bahwa lembaga penyiaran publik lokal diharapkan berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat di Daerah dalam memperoleh informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kapuas. \n Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;\r\nUdang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;\r\nPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/P/M.KOMINFO/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Penyelenggaraan Penyiaran;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\nPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;\r\nPeraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran;\r\nPeraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Pedoman Perilaku Penyiaran. \n a. pembentukan dan kedudukan;\r\nb. sifat, tujuan dan fungsi;\r\nc. klasifikasi penyiaran;\r\nd. media penyiaran, penggunaan frekuensi dan jaringan siaran;\r\ne. struktur organisasi;\r\nf. pengangkatan, pemeberhentian dan pemberhentian sementara dewan pengawas dan kepala stasiun;\r\ng. tata kerja;\r\nh. pertanggung jawaban;\r\ni. pengangkatan dan pemberhentian pegawai LPPL;\r\nj. kegiatan usaha;\r\nk. penyelenggaraan penyiaran;\r\nl. rencana dasar teknik dan persyaratan teknik perangkat penyiaran; dan\r\nm. sumber pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2019. \n 34 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Kapuas. LPPL ini berkedudukan di Kota Kuala Kapuas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. LPPL bersifat independen, netral, dan tidak komersial, bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, mendorong sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integritas nasional, serta menjaga citra positif bangsa. Fungsinya adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, perekat sosial, dan pelestarian budaya bangsa.

LPPL dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial, meliputi siaran TV (Metro Kapuas) dan Radio FM (RSPD Kabupaten). Biaya izin penyiaran dan frekuensi ditanggung oleh APBD. Struktur organisasi LPPL terdiri dari Dewan Pengawas, Kepala Stasiun Televisi Kapuas, dan Kepala Stasiun Radio. Dewan Pengawas berasal dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dan praktisi penyiaran, bertugas menetapkan kebijakan umum, mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan memberikan saran kepada Bupati. Kepala Stasiun bertugas melaksanakan kebijakan Dewan Pengawas, mengelola stasiun penyiaran, dan membuat laporan.

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Kepala Stasiun diatur melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan serta keputusan Bupati/Dewan Pengawas. LPPL wajib membuat laporan tahunan dan laporan keuangan kepada Bupati dan DPRD. Sumber pendanaan LPPL berasal dari APBD, sumbangan masyarakat, iuran penyiaran, siaran iklan, dan usaha lain yang terkait dengan penyiaran. Kegiatan usaha LPPL adalah menyelenggarakan penyiaran radio dan televisi untuk penyebarluasan informasi dan hiburan. LPPL dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran.

Cakupan wilayah siaran LPPL meliputi Kabupaten Kapuas dan sekitarnya. Isi siaran wajib memuat paling sedikit 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri, memberikan perlindungan kepada khalayak khusus, dan menjaga kelestarian budaya. Bahasa pengantar utama adalah bahasa Indonesia. LPPL dapat merelai siaran lembaga penyiaran lain dan melakukan siaran bersama. LPPL wajib menyimpan bahan siaran paling sedikit selama 1 tahun.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAPUAS
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KAPUAS REGENCY
NUMBER 8 OF 2019
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF LOCAL PUBLIC BROADCASTING INSTITUTION
KAPUAS REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAPUAS,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 14 paragraph (3) of Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and the Provisions of Article 7 paragraph (3) of Government Regulation Number 11 of 2005 concerning the Provision of Public Broadcasting Broadcasting Institutions, it is necessary to establish a Local Public Broadcasting Institution (LPPL) which is independent, neutral, non-commercial, and can provide services for the benefit of the community;
that local public broadcasting institutions are expected to function to provide balance to the community in the Region in obtaining information on education, health, economy, culture,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2a55807-bca2-49f8-9e3b-77b85bee5610","actionData","errors"]