[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b29a445c-0b3a-421e-93bc-bc627cd92745","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 19 Tahun 2011","number","19","year","2011","published_date","2011-11-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Utara","place_of_enactment","Kotabumi","theme","RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diterbitkan dengan latar belakang untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan karena Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 07 Tahun 2005) sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.\n\nPeraturan ini mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pengambilan/pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah. Objek retribusi dikecualikan untuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.\n\nSetiap penduduk wajib memelihara kebersihan lingkungan, dan pemilik/penghuni/pemakai bangunan wajib menyediakan tempat sampah. Pedagang diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah sendiri. Bentuk dan penempatan tempat sampah diatur dengan Peraturan Bupati. Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Struktur tarif retribusi ditetapkan berbeda antara wilayah ibukota kabupaten dan luar ibukota kabupaten, dengan tarif bulanan dan harian yang berbeda untuk berbagai jenis usaha dan rumah tangga.\n\nRetribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan dan harus disetor ke Kas Daerah. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, namun pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar, ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF NORTH LAMPUNG REGENCY
NUMBER 19 OF 2011
CONCERNING
LOCAL FEE FOR WASTE / SANITATION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH LAMPUNG,

Considering:

that based on the Provision of Article 110 paragraph (1) letter \"b\" of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees, the Local Fee for Waste / Sanitation Services is one type of Local Fee that is the authority of the Regency/City, so it is necessary to optimize its collection as an effort to increase Local Revenue (PAD) in order to support Regional independence;
that the Regional Regulation of North Lampung Regency Number 07 of 2005 concerning Local Fee for Waste/Sanitation Services, is no longer in accordance with the current conditions and higher Laws and Regulations, so it is necessary to make readjustments in accordance with Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b29a445c-0b3a-421e-93bc-bc627cd92745","actionData","errors"]