[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2913458-5b1f-4e95-84dc-461e256303ba","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2021 tentang Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2021","number","06","year","2021","published_date","2021-04-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Administrasi dan Tata Usaha Negara
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2021/No.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n Pengembangan sistem pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan upaya pemenuhan terhadap hak\r\nsipil warga negara dalam rangka mencapai tujuan negara memberikan perlindungan kepada seluruh Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang\r\nDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\r\nMasyarakat kabupaten Tapin membutuhkan pembangunan\r\nmelalui dilakukan yang administrasi sistem pengembangan\r\nkependudukan peningkatan pelayanan dan pengelolaan administrasi kependudukan yang profesional, tertib, mudah, cepat, dan tidak diskrirninatif sehingga memenuhi standar pelayanan minimal dan standar teknologi informasi dengan dinamis perkembangan memperhatikan kependudukan. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor23 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 37 Tahun 2007; Perpres Nomor 96 Tahun 2018; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016.\r\n\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Administrasi Kependudukan yang memuat Ketentuan Umum; Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Pengumpulan Data Kependudukan; Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dasar Kependudukan; Pelaporan; Penghargaan; Fasilitas Pelayanan Khusus; Koordinasi dan Kerjasama; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2021. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang administrasi kependudukan di Kabupaten Tapin. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi hak sipil warga negara dan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, tertib, mudah, cepat, dan tidak diskriminatif. Tujuannya adalah memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.\n\nKetentuan substansial meliputi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pengumpulan Data Kependudukan, serta penyajian dan pemanfaatan data dasar kependudukan. Dinas dan UPT Dinas bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk, termasuk pencatatan biodata, penerbitan KK, KTP-el, KIA, dan surat keterangan kependudukan. Pelayanan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui pelayanan keliling. Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan keliling. Penduduk berusia 17 tahun atau telah/pernah menikah wajib memiliki KTP-el. Dinas menyelenggarakan pengumpulan Data Kependudukan melalui tim yang dibentuk. Data dasar kependudukan disajikan melalui aplikasi web dan mobile serta anjungan kependudukan. Masyarakat berhak memanfaatkan data dasar kependudukan untuk pendidikan, penelitian, dan kebutuhan lainnya. Dinas dan UPT Dinas menyiapkan laporan pelayanan administrasi kependudukan secara berkala. Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pelayanan khusus untuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Bupati dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan kewenangan Administrasi Kependudukan. Pembiayaan berasal dari anggaran daerah dan sumber lain yang sah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE REGION OF TΑΡΙΝ
NUMBER YEAR 2021
on
POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAΑΡΙΝ,

\n\n \n \n

Considering :

that the development of a population registration and civil registration service system is an effort to fulfill the civil rights of citizens in order to achieve the state's goal of providing protection to all Indonesian citizens as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the people of Tapin Regency need the development and improvement of a population administration system that is carried out through improving services and managing population administration in a professional, orderly, easy, fast and non-discriminatory manner so that it meets minimum service standards and information technology standards by paying attention to dynamic population developments;
that the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2913458-5b1f-4e95-84dc-461e256303ba","actionData","errors"]