Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodasi praktik internasional terbaik dan menyelaraskan dengan peraturan pemerintah tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha, termasuk definisi, ruang lingkup infrastruktur yang dapat dikerjasamakan, dan pembagian kewenangan antara Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). Selain itu, peraturan ini juga mengatur tahapan pelaksanaan KPBU, mulai dari perencanaan, penyiapan, transaksi, hingga pelaksanaan perjanjian KPBU. Setiap tahap memiliki ketentuan dan prosedur yang harus diikuti, termasuk konsultasi publik, penjajakan minat pasar, dan pengadaan badan usaha pelaksana. Peraturan ini juga menekankan pentingnya dukungan dan jaminan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek KPBU.