[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2879aa7-3e27-489b-b4f9-a5303ca6651d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-11-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan","place_of_enactment","Pangkajene","theme","PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketenagakerjaan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam mewujudkan tujuan pembangunan; sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja sebagaimana dimaksud, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan sehingga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan daerah; perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu pengaturan ketenagakerjaan yang menyeluruh dan komprehensif yang mencakup pembangunan sumberdaya manusia peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan tenaga kerja; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dperlu menetapkan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja \r\n4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh \r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak \r\n6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan \r\n 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial \r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri \r\n10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n11. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor Per.04/Men/II/2010 dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota.\r\n \n MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2013. \n 24 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Latar belakangnya adalah pentingnya tenaga kerja dalam pembangunan daerah dan perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan hak-hak dasar tenaga kerja.

Tujuan kebijakan ini adalah:

Perencanaan tenaga kerja yang terpadu.
Implementasi sistem latihan kerja yang baik.
Peningkatan produktivitas.
Penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja yang terpadu.
Perlindungan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan.
Pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan.

Ketentuan substansial mencakup:

Analisis, proyeksi, dan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, termasuk perencanaan tenaga kerja, pelatihan, penempatan, pembinaan hubungan industrial, dan pengawasan norma ketenagakerjaan.
Pelatihan, pemagangan, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, termasuk penempatan tenaga kerja lokal dan penanganan tenaga kerja penyandang cacat.
Penyedia jasa tenaga kerja.
Pengaturan tenaga kerja asing.
Perlindungan tenaga kerja, pengupahan, dan jaminan sosial.
Fasilitas kesejahteraan pekerja.
Hubungan kerja, termasuk perjanjian kerja.
Serikat pekerja.
Hubungan industrial melalui berbagai sarana seperti lembaga kerjasama bipartit dan tripartit.
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketenagakerjaan.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 16 ayat (1), (2) dan (5), Pasal 17 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) dan (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 40 (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 44, dan Pasal 53 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 35 ayat (4), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis, dan pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
PANGKAJENE AND ISLANDS REGENCY
NUMBER 9 OF 2013

REGIONAL REGULATION OF PANGKAJENE AND ISLANDS REGENCY
NUMBER: 9 OF 2013
CONCERNING
LABOR ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PANGKAJENE AND ISLANDS,

Considering:

that in the context of implementing development in the region, labor has a very important role and position as an actor in realizing development goals;
that in accordance with the role and position of labor as referred to in letter a, labor development is needed so that it can improve the quality of labor and its participation in regional development;
that labor protection is intended to guarantee the basic rights of labor and guarantee equal opportunities and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers and their families while still paying attention to the development of the business world;
that in order to improve the quality of labor as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2879aa7-3e27-489b-b4f9-a5303ca6651d","actionData","errors"]