[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b27b501a-ed71-4526-94ee-77567c8854c5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-01-24","effective_date","2023-01-30","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2023
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 5, BN 2023 (114): 6 halaman, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1061).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis untuk pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan dan untuk menyesuaikan peraturan sebelumnya dengan kebutuhan dan perkembangan hukum.

Ketentuan substansial mencakup kewajiban setiap orang yang akan melakukan pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara untuk memiliki izin pemasukan yang diterbitkan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang didelegasikan. Permohonan rekomendasi teknis diajukan melalui sistem nasional Neraca Komoditas dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan seperti surat hasil analisis risiko dan/atau laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit ikan untuk calon induk, induk, dan/atau benih ikan, serta data kualitas inti mutiara untuk inti mutiara.

Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan rekomendasi teknis kepada Direktur Jenderal. Pemasukan harus dilakukan melalui tempat pemasukan yang ditetapkan. Setiap orang yang melakukan pemasukan wajib menyampaikan laporan realisasi impor. Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pemantauan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, lokakarya, seminar, atau diskusi kelompok terpumpun, serta peninjauan lapangan dan/atau secara daring.

","transitional_provisions","1. Dalam hal Neraca Komoditas untuk pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara sudah tersedia maka persetujuan impor diterbitkan berdasarkan rencana kebutuhan dan rencana pasokan.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permen KKP No. 30/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, Dan/Atau Inti Mutiara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/159460/permen-kkp-no-30permen-kp2020-tahun-2020","b94fae19-3d12-4a28-b362-a456e5d14049","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Permen KKP No. 24 Tahun 2025 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/345963/permen-kkp-no-24-tahun-2025","295a2522-bc46-4868-8934-e26b1f9f3e84","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2023
CONCERNING
REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR ISSUANCE OF TECHNICAL RECOMMENDATIONS
FOR THE ENTRY OF POTENTIAL BROODSTOCK, BROODSTOCK, FISH SEED, AND/OR PEARL
NUCLEI INTO THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 22 paragraph (4) of Government Regulation Number 28 of 2017 concerning Fish Farming, it is necessary to regulate the requirements and procedures for issuing technical recommendations for the entry of potential broodstock, broodstock, and/or fish seed into the territory of the State of the Republic of Indonesia;
that for the entry of pearl nuclei into the territory of the State of the Republic of Indonesia, it is necessary to regulate the requirements

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b27b501a-ed71-4526-94ee-77567c8854c5","actionData","errors"]