[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2784fc2-58c7-475e-bb27-02038dffc1fd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006","number","2","year","2006","published_date","2006-05-19","effective_date","2006-05-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4e8b4b74-3e6b-409c-94dd-819d83371801","Dokumentasi & Informasi Hukum",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH - TATA CARA PEMBENTUKAN
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2006/No.33 Seri E Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-undang \r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, juncties Undang-undang Nomor 10 \r\nTahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan dan Peraturan \r\nPemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang\r\nKewenangan Pemerintah dan Kewenangan \r\nPropinsi Sebagai Daerah Otonom, serta dalam\r\nrangka menjamin keadilan, kepastian hukum, \r\npeningkatan profesionalisme, akuntabilitas\r\ndan transparasi dalam pembentukan produk \r\nhukum di Daerah, maka perlu diterbitkan\r\nPeraturan Daerah tentang Tata Cara \r\nPembentukan Peraturan Daerah; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan Perda, tahapan persiapan, tahap perencanaan, tahap pembahasan, tahap penetapan, tahap pengundangan dan penyebarluasan, teknik penyusunan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2006. \n 26 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua Peraturan tentang Tata Cara Pembuatan, dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 ini mengatur tentang tata cara pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Magelang. Latar belakangnya adalah untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam pembentukan produk hukum di daerah, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Perencanaan Penyusunan PERDA:** Dilakukan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang disusun setiap tahun.\n2. **Pengajuan RAPERDA:** Dapat diajukan oleh DPRD atau Bupati.\n3. **Tahap Persiapan:** Meliputi pemrakarsa RAPERDA (Perangkat Daerah atau DPRD), penyusunan rancangan akademik (oleh Bagian Hukum), dan pemantapan konsepsi.\n4. **Tahap Perencanaan:** Meliputi asistensi dan pembahasan oleh Tim Asistensi yang dibentuk oleh Bupati, konsultasi RAPERDA kepada Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman dan HAM (jika diperlukan), serta persetujuan RAPERDA oleh Bupati.\n5. **Tahap Pembahasan:** Dilakukan oleh DPRD bersama Bupati atau pejabat yang ditugasi.\n6. **Tahap Penetapan:** Persetujuan RAPERDA dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD, kemudian disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi PERDA.\n7. **Tahap Pengundangan dan Penyebarluasan:** PERDA yang telah ditetapkan harus diundangkan dalam Lembaran Daerah dan disebarluaskan kepada masyarakat.\n\nPeraturan ini juga mengatur teknik penyusunan PERDA yang meliputi kerangka PERDA, judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
MAGELANG REGENCY
Number: 11 Year 2006 Series: E Number: 7

MAGELANG REGENCY GOVERNMENT

REGIONAL REGULATION OF MAGELANG REGENCY
NUMBER 2 OF 2006
on
PROCEDURES FOR FORMATION OF REGIONAL REGULATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAGELANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Law Number 13 Year
195

Considering / Whereas:

that with the enactment of Law
Number 32 of 2004 on Regional
Government, juncties Law Number 10
of 2004 on the Establishment of Legislation
and Government Regulation
Number 25 of 2000 on Government
Authority and Provincial Authority as
Autonomous Region, as well as in
order to guarantee justice, legal certainty,
increased professionalism, accountability
and transparency in the formation of legal
products in the Region, it is necessary to issue
a Regional Regulation on Procedures for
Formation of Regional Regulation.

Bearing in Mind / Having Regard to:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2784fc2-58c7-475e-bb27-02038dffc1fd","actionData","errors"]