[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2665a33-be70-4dda-bdfe-965818213e77","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 10 Tahun 2014","number","10","year","2014","published_date","2014-09-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Maluku","place_of_enactment","Ambon","theme","Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2014/10,TLD NO.38, LL SEKDA PROVINSI MALUKU: 12 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Maluku sebagai wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau dan gugusan pulau-pulau dengan luas wilayah laut yang besar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah nasional yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi fisik terumbu karang di Maluku yang telah rusak dan guna mengatasi kerusakan ekosistem terumbu karang dimana proses pemulihannya membutuhkan waktu yang lama, perlu dilakukan pengelolaan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan nasional, kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat di daerah. Wilayah laut di Maluku mengandung sumber daya ekosistem terumbu karang yang merupakan kekayaan alam bernilai tinggi, sehingga diperlukan pengelolaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat dalam ekosistem terumbu karang,\r\nmaka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan ekosistem terumbu karang. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1983; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 1984; PP No. 19 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 27 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang, Kelembagaan, Wewenang dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban, Kerjasama dan Pendanaan, Penghargaan, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan, Larangan, Penyidikan dan Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang bertujuan untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memperkaya, dan memanfaatkan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan. Latar belakangnya adalah kondisi terumbu karang di Maluku yang rusak dan perlunya pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur pencegahan kerusakan ekosistem terumbu karang melalui sosialisasi, larangan kegiatan merusak, dan penegakan hukum. Rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah, non-pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui identifikasi kerusakan, perbaikan habitat alami dan buatan. Perlindungan dilakukan dengan penetapan kawasan konservasi dan pemasangan tanda batas.

Pemerintah Daerah berwenang menyiapkan rencana pengelolaan, membentuk unit pengelola, menetapkan batas dan zona terumbu karang, mengatur izin pemanfaatan, dan memfasilitasi koordinasi. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan, memberikan bantuan teknis, melakukan pemantauan dan pelaporan, membina masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan.

Masyarakat berhak memanfaatkan ekosistem sesuai peraturan, memperoleh informasi, mengajukan laporan, menyatakan keberatan, melaporkan pencemaran, mengajukan gugatan, dan memperoleh kompensasi. Masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian, memelihara ekosistem, memiliki izin usaha perikanan, memantau pelaksanaan rencana pengelolaan, melaporkan kegiatan yang berdampak buruk, dan melaksanakan program pengelolaan yang disepakati.

Peraturan ini juga mengatur kerjasama dengan berbagai pihak dan pendanaan dari berbagai sumber untuk sistem informasi, pemulihan, pemanfaatan, pelestarian, penelitian, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf c dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau tetap kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, dan/atau perintah pembongkaran bangunan.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 18 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.\n3. Tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan ekosistem terumbu karang dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNMENT OF MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MALUKU PROVINCE
NUMBER 10 OF 2014
CONCERNING
CORAL REEF ECOSYSTEM MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF MALUKU,

\n\n \n \n

Considering:

that Maluku as an archipelagic region consisting of islands and groups of islands with a large sea area is an inseparable part of the national territory that can be managed and utilized for the welfare of the community;
that the physical condition of coral reefs in Maluku has been damaged and in order to overcome the damage to the coral reef ecosystem where the recovery process takes a long time, it is necessary to carry out management in a planned, integrated and sustainable manner by taking into account national interests, development interests and the interests of the community in the region;
that the sea area in Maluku contains coral reef ecosystem resources which are

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2665a33-be70-4dda-bdfe-965818213e77","actionData","errors"]