[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2489422-8129-471a-abc1-e18a0ff1ef62","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-09-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sukabumi","place_of_enactment","Sukabumi","theme","PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - kesejahteraan - sosial
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2016/6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL \r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Sukabumi perlu dilaksanakan secara terencana berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2009 maka perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 3 Tahun 1995; PP No. 39 Tahun 2012; Perda Kot. Sukabumi No. 13 Tahun 2012. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Peran Masyarakat, Kerjasama Dan Kemitriaan, Pembinaan Pengawasan Pemantauan Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2016. \n 48 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk melaksanakan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, serta meningkatkan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\r\n\r\n

Pemberdayaan Sosial: Meliputi penerbitan izin pengumpulan sumbangan, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, dan pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga di Daerah.
Rehabilitasi Sosial: Bertujuan memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial meliputi berbagai bentuk seperti motivasi dan asesmen psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional, bimbingan mental spiritual, dan lainnya.
Perlindungan dan Jaminan Sosial: Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Jaminan sosial bertujuan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan lainnya agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

\r\n\r\n

Peran masyarakat juga diatur dalam peraturan ini, memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui berbagai bentuk seperti pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas.

\r\n\r\n

Selain itu, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, pihak luar negeri, dan/atau pihak lain. Kemitraan juga dapat dibentuk dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, dan/atau lembaga lain.

\r\n\r\n

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara dari kegiatan.\r\n2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang tidak mempunyai izin teknis dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, dan/atau denda administratif (maksimal Rp 50.000.000,00).\r\n3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang tidak melaporkan kegiatannya secara berkala dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, denda administratif, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SUKABUMI CITY
YEAR 2016 NUMBER 6

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI CITY
DATE : September 28, 2016
NUMBER : 6 OF 2016
CONCERNING :
SOCIAL WELFARE ADMINISTRATION

Regional Secretariat of Sukabumi City
Legal Division
2016

COPY

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI CITY
NUMBER 6 OF 2016
CONCERNING :
SOCIAL WELFARE ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SUKABUMI,

\n\n \n \n

Considering :

that the social welfare administration in Sukabumi City needs to be implemented in a planned, directed, continuous, and sustainable manner that is directed at improving the social welfare of persons with social welfare problems, both individuals, families, and community groups, as well as increasing the role of potential and sources of social welfare;
that based on the considerations as referred to in letter a and in accordance with the provisions of Article 30 of Law Number 11 of 2009 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2489422-8129-471a-abc1-e18a0ff1ef62","actionData","errors"]