[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b23ef4c3-e422-4d19-91be-c6703290d79a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 98 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 98 Tahun 2017","number","98","year","2017","published_date","2017-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7af3bbb0-26d8-406a-b4ce-994ec2dfe1d3","Standar Akuntansi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kebijakan akuntansi
2017
Peraturan Daerah (Perda) NO. 98, BD.2017/NOMOR.99
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis \r\nAkrual menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan \r\nPeraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi \r\nPemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar \r\nAkuntansi Pemerintahan; \r\nbahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten \r\nSukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat beberapa perubahan nomenklatur perangkat daerah dan perubahan terkait pengelolaan penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 \r\nTahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan \r\nBupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten \r\nSukoharjo; \n Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016; \n Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang meliputi\r\nKebijakan Akuntansi, Pelaporan Keuangan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017. \n Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dicabut. \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 285) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 29).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bupati ini menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan perubahan nomenklatur perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan panduan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi penerapan SAP berbasis akrual, komponen utama kebijakan akuntansi (Kerangka Konseptual, kebijakan akuntansi pelaporan keuangan, dan kebijakan akuntansi akun), dan kewajiban entitas pelaporan dan entitas akuntansi untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahunan. Entitas pelaporan wajib menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Entitas akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. BUD wajib menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95},"text","Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKOHARJO
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGULATION OF REGENT OF SUKOHARJO
NUMBER 98 YEAR 2017
ON
GOVERNMENT ACCOUNTING POLICY
OF SUKOHARJO REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provision of Article 4 paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 64 of 2013 concerning the Application of Accrual-Based Government Accounting Standards, the Regional Head stipulates a Regional Head Regulation on Regional Government Accounting Policy, guided by Government Accounting Standards;
that with the enactment of Regional Regulation of Sukoharjo Regency Number 12 of 2016 concerning the Formation and Structure of Regional Apparatuses, there are several changes in the nomenclature of regional apparatuses and changes related to the management of the administration of the implementation of the Regional Revenue and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b23ef4c3-e422-4d19-91be-c6703290d79a","actionData","errors"]