[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b230596f-579e-4d4d-87c4-70ede86fb699","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan","short_title","Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2008","number","1","year","2008","published_date","2008-01-04","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","908b6ebf-f9ae-4031-a6ea-6821b4d7332b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Dalam Negeri","short_name","Permendagri","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 1, kemendagri.go.id : 10 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) TENTANG Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota\n2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur pedoman perencanaan kawasan perkotaan dengan tujuan menyesuaikan penyelenggaraan perencanaan kawasan perkotaan dengan perubahan sistem pemerintahan daerah dan dinamika perkembangan kawasan perkotaan. Perencanaan kawasan perkotaan harus mempertimbangkan aspek idiologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, teknologi, serta pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana kawasan perkotaan tertuang dalam dokumen RPJPD, Rencana Tata Ruang, RPJMD, dan RKPD kabupaten/kota.\n\nPeraturan ini juga mengatur pengembangan kawasan perkotaan, termasuk perencanaan kawasan perkotaan baru yang diprioritaskan untuk memecahkan masalah kepadatan penduduk, menyediakan ruang baru untuk industri, perdagangan, dan jasa, serta menyediakan ruang untuk pengembangan wilayah di masa depan. Selain itu, diatur pula mengenai peremajaan kawasan perkotaan yang bertujuan untuk perbaikan dan perlindungan lingkungan, peningkatan kehidupan masyarakat setempat, dan pemenuhan standar pelayanan perkotaan. Reklamasi pantai juga diatur, dengan ketentuan bahwa rencana reklamasi harus termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota dan memperhatikan kepentingan lingkungan serta keberlangsungan ekosistem pantai. Perubahan pemanfaatan lahan juga diatur, dengan mengacu pada RDTR kabupaten/kota dan memperhatikan keberlangsungan fungsi kawasan, daya dukung, dan kesesuaian lahan secara terpadu.\n\nPeran serta masyarakat dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan perencanaan kawasan perkotaan juga ditekankan, dengan melibatkan masyarakat melalui forum masyarakat perkotaan atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.","transitional_provisions","1. Rencana kota yang telah disahkan tetap berlaku, sampai saat dilaksanakan evaluasi lima tahun pertama sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan,","link","","revoked_by",[99,103],{"_93":100,"_95":101,"_36":102},"PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah Tahap II","https://peraturan.bpk.go.id/Details/111557/permendagri-no-11-tahun-2016","7d24c9e0-5b8a-4bcd-98f1-bbfa6067e5fb",{"_93":104,"_95":105,"_36":106},"Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2016","https://peraturan.bpk.go.id/Details/111568/permendagri-no-20-tahun-2016","200bb5cc-c8d6-4994-9132-172f4a8ca2e5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS
NUMBER 1 OF 2008
CONCERNING
GUIDELINES FOR URBAN AREA PLANNING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS,

\n\n \n \n

Considering:

that changes in the regional government system and the dynamics of
urban area development require adjustments to the
implementation of urban area planning;
that Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 1987 concerning
Guidelines for the Preparation of City Plans and Regulation of the Minister of Home
Affairs Number 4 of 1996 concerning Guidelines for Changes in Utilization of
Urban Land are no longer in accordance with developments in the
implementation of regional government, so they need to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a
and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Home Affairs concerning
Guidelines for Urban Area Planning;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b230596f-579e-4d4d-87c4-70ede86fb699","actionData","errors"]