[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b227bf79-e6dd-4ae3-8425-a105cb033fbb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2025 tentang PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-01-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Denpasar","place_of_enactment","Denpasar","theme","PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perpajakan
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 2, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 2
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi masyarakat yang membutuhkan, perlu dilaksankan program tiga juta rumah bagi masyarakat; \r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, \r\npengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 3465); \r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6801); \r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6757); \r\n6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6881); \r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri \r\nDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 \r\nNomor 157); \r\n9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota \r\nDenpasar Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5); \n Perwali ini mengatur: Ketentuan Umum; Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Ketentuan Lain Lain; Ketentuan Penutup.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2025. \n 9 Hal. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2025 ditetapkan sebagai langkah strategis Pemerintah Kota Denpasar dalam mendukung program nasional penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memperoleh hunian yang layak melalui pemberian insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mengatur mengenai kriteria MBR yang berhak menerima pembebasan BPHTB, yaitu masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli untuk memperoleh rumah pertama. Penentuan status MBR didasarkan pada besaran penghasilan bulanan, dengan batasan maksimal Rp7.000.000 bagi individu tidak kawin, serta Rp8.000.000 bagi individu kawin atau peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Selain batasan penghasilan, peraturan ini juga menetapkan batasan luas lantai rumah, yakni maksimal 36 m2 untuk Rumah Umum dan satuan rumah susun, serta maksimal 48 m2 untuk pembangunan Rumah Swadaya.

Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan BPHTB, pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif berupa kewarganegaraan Indonesia, memenuhi kriteria MBR, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Pelaksanaan teknis pemberian pembebasan pajak ini selanjutnya akan mengacu pada peraturan daerah mengenai penyelenggaraan pajak daerah yang berlaku.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF DENPASAR
BALI PROVINCE

REGULATION OF THE MAYOR OF DENPASAR
NUMBER 2 OF 2025
CONCERNING
EXEMPTION OF LAND AND BUILDING RIGHTS ACQUISITION DUTY FOR LOW-INCOME COMMUNITIES

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

MAYOR OF DENPASAR,

Considering :

that to continue infrastructure development and ensure affordable housing and sanitation for communities in need, it is necessary to implement a three-million-house program for the community;
that based on the provisions of Article 102 of Government Regulation Number 35 of 2023 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b227bf79-e6dd-4ae3-8425-a105cb033fbb","actionData","errors"]